Jakarta – Pembangunan infrastruktur yang masif turut menggerakan sektor industri material konstruksi produksi dalam negeri, seperti beton pracetak, semen, pasir, dan baja yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi tetap stabil diatas 5 persen. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk memaksimalkan penggunaan baja nasional secara berkelanjutan harus dimulai dari perencanaan pembangunan, pemeliharaan, hingga operasional infrastruktur.
“Penggunaan baja akan dioptimalkan pada pembangunan infrastruktur layang seperti jalan tol layang _(elevated)_ hingga jembatan gantung. Misalnya pembangunan jalan tol Yogya-Solo _Elevated Toll_ 60 kilometer atau Bandung _Intra Urban Toll Road_ bisa didesain menggunakan konstruksi baja,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya pada peluncuran Katalog Produk Baja Ringan Konstruksi 2018, di Auditorium Kementerian PUPR Jakarta, Selasa (16/10/2018). Turut hadir dalam acara tersebut Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin.
Menurut Menteri Basuki, material baja memiliki beberapa keunggulan dibandingkan beton, seperti mudah dibentuk, kontruksinya lebih ramping, dan lebih cepat pengerjaannya. Selain itu, saat ini harga baja juga mampu bersaing dengan material lainnya.
Dalam upaya mendorong penggunaan baja produksi dalam negeri, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi secara resmi meluncurkan katalog produk baja ringan. Katalog ini merupakan referensi dalam perencanaan, desain, pemilihan, serta pelaksanaan dalam menggunakan produk dan komponen baja ringan.
Para produsen yang tercantum dalam Katalog Produk Baja Ringan Konstruksi 2018 harus memenuhi kriteria memiliki sertifikat ISO 9001:2008 sebagai standar sistem manajemen serta mempunyai izin pendirian, industri, dan operasional lainnya yang sah dari pemerintah.
Pada kesempatan ini juga dilakukan peluncuran sistem informasi material dan peralatan konstruksi atau Si-MPK. Sistem ini dapat diakses secara daring melalui situs mpk.binakonstruksi.pu.go.id yang memiliki beberapa fitur utama yang tersedia dalam situs ini, seperti data MPK utama seperti semen, beton pracetak-prategang, baja, aspal minyak, dan alat berat konstruksi.
Selain itu juga terdapat Sistem Registrasi Alat Berat Konstruksi di mana para pemilik alat berat konstruksi bisa melakukan pengisian data alat berat agar tersedia basis data seputar kuantitas, jenis, keberadaan, dan kepemilikan alat berat. Data ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan rantai pasok alat berat konstruksi nasional, serta Informasi Supply-Demand MPK Utama.
Menteri Basuki meminta para pemilik alat berat, pengguna jasa, penyedia jasa, perusahaan rental, dan kepemilikan perorangan untuk segera meregistrasi alat berat. Nantinya, jajaran Kepala Satuan Kerja/PPK di lingkungan Kementerian PUPR juga diharapkan melakukan _inputing data bill of quantity_ (BoQ), serta rutin melakukan pemutakhiran data.
Keterlibatan dari seluruh pihak inilah yang bisa ditiru dari pengalaman negara-negara maju yang sukses dalam industri jasa konstruksi. “Saya mengharapkan adanya kerjasama dan kolaborasi dari seluruh pihak untuk mendorong terwujudnya pengembangan dan kemandirian industri konstruksi nasional yang berdaya saing,” tegas Menteri Basuki.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga mengukuhkan kepengurusan Masyarakat Konstruksi Baja Indonesia (MKBI) periode 2018 – 2021. MKBI diharapkan bisa turut berkontribusi pada pesatnya penggunaan konstruksi baja di Indonesia. (*)
