PADANG -Sore itu, di tahun 2005, suasana di sekitar Air Terjun Lubuk Tempurung, Kecamatan Kuranji, tampak biasa saja. Gemericik air mengalir tenang, hutan terlihat hijau. Namun di balik ketenangan alam itu, sebuah pemandangan kecil menyimpan petaka besar.
Seorang pria tampak cekatan menyusun papan dan balok kayu ukuran 4×7 ke bak mobil pikap terbuka. Saat ditanya asal kayu-kayu tersebut, jawabannya singkat dan enteng, seolah tanpa beban.
“Kayu kampuang da,” katanya.
Itulah sekelumit potret pembalakan yang dulu dianggap sepele. Konon kecil-kecilan, demi kebutuhan hidup. Namun, 25 tahun berselang, “kecil-kecilan” itu menjelma bencana besar, banjir bandang, longsor, dan rusaknya daerah aliran sungai (DAS) Kota Padang.
Mantan Direktur Teknik Perumda Air Minum (Perumda AM) Kota Padang periode 2004–2010, Ir. Reri Reri L Tanjung, MM, mengaku sudah lama mencium tanda-tanda kehancuran tersebut. Bahkan, sejak bertahun-tahun lalu ia terus mengingatkan pentingnya menjaga hulu sungai dari penjarahan manusia.
“Yang kita rasakan hari ini bukan kejadian tiba-tiba. Ini buah dari perbuatan puluhan tahun lalu,” ujar Reri, Sabtu (3/1/2026).
Alumnus ITB jurusan lingkungan hidup itu menegaskan, banjir dan longsor yang berulang di Padang bukan semata-mata kehendak alam. Ada peran besar manusia di dalamnya, pembalakan liar, kesalahan tata ruang, pembangunan yang serampangan, serta abainya reboisasi.
“Sejak zaman Belanda, Sumatera Barat memang dikenal dengan curah hujan tinggi. Itu fakta alam. Tapi bencana hanya bisa dicegah kalau hutannya dijaga. Kalau hutan dirusak, bencana tinggal menunggu giliran,” tegasnya.
Menurut Reri, hutan memiliki fungsi vital sebagai penyimpan air alami. Air hujan tidak langsung mengalir ke sungai, melainkan tertahan oleh daun, ranting, batang, hingga akar pohon. Dalam kondisi ideal, hanya sekitar 30 persen air hujan yang langsung masuk ke sungai.
“Kalau hutan masih utuh, tanah kuat menahan air. Tapi kalau hutan gundul, air langsung menghantam tanah. Tanah tak sanggup menahan beban, akhirnya longsor dan banjir,” jelasnya.
Ia secara khusus menyoroti kawasan Batu Busuk yang kini mengalami perubahan drastis. Pembangunan masif, pembalakan liar, pertumbuhan penduduk, serta tata ruang yang lepas kendali dinilai mempercepat laju kerusakan lingkungan.
Tak hanya itu, Reri juga menegaskan tanggung jawab moral Perumda AM Padang dan PT Semen Padang untuk ikut menyelamatkan sumber air baku melalui program reboisasi dan perbaikan DAS.
“Perumda AM itu hidup dari air. Tanpa sumber air, Perumda tidak ada apa-apanya. Maka hulu sungai wajib dijaga. Jangan dijadikan kebun apalagi perumahan,” katanya lugas.
Menurutnya, kawasan DAS seharusnya steril dari bangunan permanen. Jika pun dimanfaatkan, cukup untuk kebun rakyat secara terbatas bukan gedung beton atau pemukiman padat.
Reri juga menyinggung rencana jalan tembus Padang-Solok yang sempat mengemuka beberapa waktu lalu. Ia menyebut wacana tersebut sebagai kekeliruan besar dalam peruntukan ruang yang berpotensi merusak lingkungan. Ia bersyukur proyek itu akhirnya tak dilanjutkan.
“Kalau reboisasi dan perbaikan DAS tidak dilakukan, sampai kiamat pun jangan berharap bencana ekologi akan berhenti,” tutupnya dengan nada keras dan penuh peringatan.(almadi)
