Jakarta – Kesiapan rantai pasok sangat penting dalam penyelenggaraan konstruksi. Terdapat empat elemen rantai pasok yang penting, yakni pemetaan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), sumber daya manusia (SDM), material, dan peralatan.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mewakili Menteri Basuki untuk membuka acara Seminar yang diselenggarakan Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) 2018 yang mengusung tema “Pembangunan Infrastruktur sebagai Penopang Pembangunan Nasional” di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (2/10).
Seminar menghadirkan narasumber Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna, Direktur Program KPPIP Rainier Heryanto, dan Wakil Ketua Kadin Arif Budimanto.
Hal pertama yang menjadi fokus adalah pemetaan jumlah BUJK. Saat ini, ada 126.000 BUJK yang ada di Indonesia dengan komposisi kontraktor kecil sebanyak 85%, menengah 14%, dan besar 1%.
“Dari komposisi tersebut, kesenjangan antara jumlah BUJK kecil dan menengah dengan BUJK besar masih besar. Hal ini perlu kita perkecil ke depannya dan tentu saja kita kaitkan dengan pekerjaan apa yang akan dilakukan,” kata Syarif.
Kedua adalah SDM. Saat ini, dari 8,1 juta tenaga kerja kontruksi Indonesia, yang mempunyai sertifikat tidak sampai 10%. Padahal, tenaga kerja Indonesia yang berkarya di luar negeri telah diakui karena memiliki sertifikat dan terampil.
Oleh karena itu, untuk mempersiapkan daya saing bangsa di masa depan, Kementerian PUPR terus berupaya melakukan percepatan sertifikasi.
Rantai pasok ketiga adalah material yang masih membutuhkan oleh hampir semua daerah. Untuk memenuhi kebuuhan material, tidak jarang daerah kerap kali harus impor. Padahal, semen misalnya masih _oversupply_ dan masih tersedia hingga 6 tahun ke depan.
Keempat adalah peralatan. Saat ini, hanya ada sekitar 70.000 sampai 80.000 unit peralatan di Indonesia. Namun, yang terdata masih sedikit yakni sekitar 26.000.
Terkait kelayakan alat, Syarif mengatakan bahwa kelayakan alat bukan semata ditentukan oleh usia alat, melainkan kelayakan alat itu sendiri.
“Sekali lagi kami berharap agar kontraktor kita siap, mulai dari materialnya, peralatannya, SDM-nya sampai badan usaha kita siap. Terakhir, tentu dari sisi teknologi dan dapat mengambil peluang di luar. Tugas kami sebagai Pemerintah adalah untuk membuka jalan bagi usaha dalam negeri,” jelas Syarif.(ridho)
