Pecinta dan Praktisi Olahraga Berdiskusi dengan Anggota DPRD Padang, Selamatkan PSP dari “Lintah APBD”

 Sumbarshot

18009233_852382841576156_714405985_n

Padang – Ketua Aliansi Junalis Olahraga Sumatera Barat, Ridho Sarlito sengaja mengajak anggota DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Maesa untuk berdiskusi dengan praktisi dan pecinta sepakbola untuk membahas kondisi PSP Padang yang telah menguras dana APBD tapi minim prestasi, di Restoran UJ jalan By Pass, Kuranji Kota Padang, Minggu (16/4).

“Ide diskusi ini berawal dari share di media sosial face book yang mendapat berbagai respon dari para febuker yang kebetulan mencintai PSP Padang, serta peduli dengan PSP,” kata Ridho Sarlito kepada wartawan.

Menurut Ridho, diskusi kecil-kecilan ini lebih untuk menyerap aspirasi praktisi sepakbola dan pecinta sepakbola tentang kondisi PSP dulu dan kini. “Kini, kondisi PSP Padang sudah bisa dikatakan sekarat, sementara PSP Padang menguras dana APBD Padang puluhan miliar, tapi minim prestasi,” kata wartawan Mingguan Sumbar Pos ini.

Diskusi yang dituntun Mai Irwansyah dari Sekolah Sepak Bola Putra Ranah Minang, berlangsung “panas” karena masing peserta mengeluarkan unek-uneknya tentang kepengurusan PSP Padang sekarang.

Boy Gaek misalnya, di PSP Padang itu harus dilakukan revolusi. Alasanya, karena orang-oarang yang jadi pengurus PSP perlu dipertanyakan niatnya menjadi pengurus. “Saya nilai pengurus PSP itu lebih mementingkan dirinya dari pada pemain dan saya kaget melihat anggaran biaya untuk pengurus PSP yang dapat honor setiap bulan dan nilainya jauh berbeda antara pengurus dengan pemain,” katanya.

Perlu diketahui, kata Boy Gaek, kondisi PSP Padang sekarang berbeda dengan dulu. “Kalau dulu PSP Padang itu perserikatan membawahi klub-klub  sepak bola yang ada di Kota Padang, tapi kini posisinya sama dengan klub sepakola lainnya, seperti klub Taruna,” tegasnya, sembari menambahkan, kalau PSP Padang dapat dukungan dana dari APBD Kota Padang, klub-klub lainnya juga harus dapat, karena dana APBD itu dana rakyat.

Sedangkan anggota DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa menjelaskan, persoalan PSP Padang ini menarik juga dibahas. “Kenapa? Karena PSP Padang setiap tahunnya dapat dana Rp 2 dan sampai Rp 3,5 miliar dan saya punya data dan catatannya,” kata politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Menurut Maidestral Hari Mahesa, dirinya akan bahas masalah PSP Padang ini dengan rekan-rekan di DPRD Padang. “Jujur, di DPRD Padang itu, ada yang peduli PSP dan ada pula yang tak mau tahu dengan PSP, serta pura-pura tak peduli PSP,” katanya sembari menambahkan, masih ada juga anggota dewan yang tidak mengerti dengan kondisi PSP kini.

Kemudian, diskusi yang dituntun Mai Irwansyah menyimpulkan diskusi, dengan tiga point. Yang pertama, agar persoalan PSP Padang dibahas di DPRD Padang. Yang kedua, harus dilakukan revolusi kepengurusan PSP Padang. Yang ketiga, agar pertanggungjawabab dana PSP Padang harus diaudit dengan konsultan independen.

Yang hadir diskusi; Ridho Sarlito (Ketua Aliansi Junalis Olahraga Sumbar), Heru Pramana (dosen dan pemerhati sepakbola), Tito Rinaldi (pecinta olahraga sepakbola), Yal Aziz (Ketua Serikat Media Siber Indonesia Sumatera Barat), Mai Irwansyah (dari SSB Putra Ranah Minang), Zul Frinaldi (Taruna Mandiri pecinta sepakbola), Yendrizal Oyong (praktisi sepakbola), H Maidestral Hari Mahesa (Anggota DPRD Padang), Evi Yendri (Ketua FKAN Pauh IX), Zainil Tanjung (Ketua FKAN Lubuk Lintah)

Ditempat terpisah Sekretaris Umum PSP Padang, Editiawarman menanggapi positif adanya kritikan dari berbagai eleman yang berkeingan PSP Padang punya prestasi di kancah sepakbola nasional.

“Saya menilai positif kritikan yang ditujukan terhadap PSP Padang. Kanapa? Karena jelas orang yang mengkritik itu peduli dan berkeinginan PSP Padang punya prestasi,” kata Editiawarman menanggapi diskusi tentang PSP Padang yang digelar Aliansi Jurnalis Olahraga Sumbar.

Hanya saja, kata Editiawarman, agar kritikan itu punya data dan fakta. “Kalau tak punya data dan fakta, kan kritikan itu bernuansa fitnah,” katanya.

Kemudian kalau kritikan itu ditujukan kepada pengurus PSP Padang, juga tak ada masalah dan syah-syah saja. “Pengurus PSP Padang memang tidak dipilih secara demokratis, tapi hasil kajian dan analisa pak Walikota Padang sebagai Ketua PSP Padang dan kalau  saya dinilai tak layak dan pantas jadi pengurus, saya siap saja diganti,” kata Aditiawarman.

Silahkan saja kritik terus PSP Padang, agar nanti sampai kepada kesimpulan rekomendasi. “Siapa yang berminat jadi pengurus PSP Padang, silahkan saja usulkan namanya kepada pak walikota, semoga dapat respon positif,” kata Camat Padang Utara ini.

Yang jelas, kata Editiawarman lagi, pengurus PSP Padang sekarang juga punya tanggungjawab moral kepada prestasi PSP Padang. “Tapi  faktanya prestasi PSP Padang, ya seperti sekarang inilah, yang hanya mengikuti kompetisi Liga Nusantara,” katanya sembari menambahkan, peserta Liga Nusantara semuanya dari Divisi I dan II Kompetisi Persyerikatan PSSI dulu.

Persoalan kisruh dikepengurusan PSSI Pusat dan ganta gantinya sistem liga, juga berpengaruh terhadap posisi PSP Padang. “Kita di PSP Padang setiap diminta untuk mengikuti kompetisi resmi PSSI, selalu siap dan ikut kompetisi,” tambah Editiawarman.

Sedangkan masalah dana APBD, Editiawarman menyebutkan, setiap dana yang diperoleh melalui APBD selalu dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai mekanisnya.

“Kalau ada yang minta dana PSP Padang di audit, ya ndak masalah, baguslah itu,”pungkasnya(tabloidbijak.com)

banner 468x60

Related Posts