Padang — Dewan Pimpinan Provinsi IARMI (Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia) Sumatera Barat menginstruksikan kepada seluruh Pimpinan DPK Kab/ Kota segera menghimpun Potensi SAR yang ada di DPK masing-masing.
“Guna memberikan dukungan sumber daya dalam rangka membantu penanganan dampak bencana banjir dan longsor di wilayah masing masing. Dan diharapkan berkoordinasi dengan posko tanggap darurat Kab/Kota terdampak, agar dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lokasi terdampak,” ungkap Ketua DPP IARMI Sumbar Drs. Budhi Erwanto, M.M didampingi Sekretaris, Dr. Zarfinal, SH, MH kepada wartawan media ini, Kamis (27/11/2025.
Dikatakanya, banjir dan longsor yang terjadi di hampir merata di Kab/Kota di Sumbar dan hingga hari ini tanggal 27 November 2025 telah menimbulkan korban jiwa serta dampak yang besar serta cakupan wilayah terdampak sangat luas.
Seperti diketahui Gubernur Sumbar telah mengeluarkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan untuk kemudahan akses terhadap dukungan sumberdaya dalam melakukan penaganan darurat bencana yang terjadi .
Budi Erwanto, merinci kegiatan tanggap darurat, selain penyelamatan dan evakuasi, juga termasuk pemakaman bagi korban yang meninggal dunia.
“Dan tak kalah pentingnya memastikan korban mendapatkan kebutuhan pokok seperti air bersih, sanitasi, pangan, sandang, serta pelayanan kesehatan dan psikososial,” ujar Budhi, mantan salah seorang direktur BNPB semasa aktiv jadi ASN.
Ia menambahkan, pada situasi tanggap darurat, petugas melakukan penilaian terhadap tingkat kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana untuk menjadi dasar perencanaan bantuan lebih lanjut.
Untuk menangani kerusakan yang terjadi secara langsung, misalnya memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak agar dapat dilalui.
Disisi perlindungan khusus kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, dengan memprioritaskan keselamatan dan kebutuhan mereka.
” Untuk memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital agar kehidupan masyarakat bisa kembali normal, seperti menyediakan air bersih, listrik, atau komunikasi, perlu koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti instansi pemerintah, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat. Sehingga pengajuan dan penggunaan dana darurat dari sumber-sumber yang tersedia, baik dari APBD, APBN, maupun sumber lain yang sah bisa dimaksimalkan,”pungkasnya. (Agusmardi)
