PADANG – Gejolak besar mengguncang tubuh organisasi Muaythai nasional. Di tengah mencuatnya mosi tidak percaya dari 28 Pengurus Provinsi (Pengprov) se-Indonesia terhadap Pengurus Besar (PB) Muaythai, sorotan tajam justru datang dari Sumbar.
Ketua Pengprov Muaythai Sumatera Barat, Zaimul Bakri, angkat bicara lantang. Ia menilai kondisi yang terjadi saat ini tidak wajar, terutama terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) secara besar-besaran di berbagai daerah.
“Kalau saya lihat ini sangat luar biasa. Terjadi Plt besar-besaran di hampir semua Pengprov oleh orang pusat. Ini pertanda apa? Pasti ada yang tersembunyi di balik semuanya,” tegas Zaimul, Sabtu (4/4/2026).
Menurutnya, situasi ini bukan sekadar konflik biasa, melainkan sudah mengarah pada krisis kepercayaan daerah terhadap pusat.
Zaimul juga mengungkapkan bahwa gelombang perlawanan kini semakin terstruktur. Sebanyak 28 Pengprov disebut siap menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dalam waktu dekat.
“Sebanyak 28 Pengprov akan menggelar Munaslub bulan ini. Ini sudah menjadi kesepakatan bersama,” ujarnya.
Bahkan, langkah tersebut mendapat dukungan langsung dari pendiri Muaythai Indonesia, Sudirman. “Jadi pendiri Muaythai Sudirman langsung mengambil alih untuk menggelar Munaslub,” terangnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa konflik internal Muaythai telah mencapai titik kritis. Dukungan dari tokoh pendiri dinilai memperkuat legitimasi gerakan daerah dalam mendorong perubahan kepemimpinan.
Zaimul juga menyinggung bahwa selama ini aspirasi daerah kerap diabaikan. Kebijakan pusat dinilai berjalan sepihak tanpa melibatkan Pengprov.
“Wajar kalau sekarang muncul desakan Munaslub. Ini akumulasi kekecewaan daerah,” tambahnya.
Dalam surat resmi yang beredar, para Pengprov secara tegas menyatakan hilangnya kepercayaan terhadap kepemimpinan PB Muaythai. Sejumlah poin krusial menjadi dasar, mulai dari minimnya transparansi, buruknya komunikasi, hingga program pembinaan atlet yang dinilai tidak berjalan maksimal.
Keterlibatan Sumatera Barat dalam barisan mosi ini menegaskan bahwa persoalan yang terjadi bukan kasus parsial, melainkan sudah berskala nasional.
Tak berhenti pada kritik, para Pengprov juga mendorong langkah konkret melalui Munaslub untuk melakukan pergantian kepemimpinan demi menyelamatkan organisasi dan masa depan atlet.
Surat mosi tidak percaya tersebut juga telah ditembuskan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, serta Komite Olimpiade Indonesia. (almadi)
