Ditundanya Pelaksanaan Porprov XVI jadi tahun 2022, diperkuat SK Gubernur Sumbar Nomor 426-381-2020 tanggal 8-6-2020, akhirnya jadi polemik panjang. Untuk itu, Togi Paruhun Tobing berharap SK tersebut dicabut demi pembinaan olahraga di tanah Minang.
“Saya berharap gubernur Sumbar mencabut SK itu. Karena menyangkut pembinaan dan prestasi atlet. Saya tahu gubernur orang yang bijaksana dan mencintai olahraga. Jadi tidak percaya kalau beliau yang mengeluarkan SK tersebut,” ujar Ketua Pertina Sumbar, Togi Paruhun Tobing, Kamis (18/6/20).
Pada pertemuannya dengan anggota DPRD Sumbar, juru bicara perwakilan Pengprov cabor, Togi Tobing dapat dukungan dari anggota dewan. Masalah tersebut akan dibicarakan minggu depan bersama Dispora, KONI dan Gubernur Sumbar.”Sambutan anggota DPRD sangat baik dan merespon keinginan atlet. Kita akan rapat untuk membicarakan kelanjutan Porprov XVI,” jelasnya.
Disinggung adanya beberapa Ketua KONI daerah mendukung ditundanya Porprov XVI digelar tahun 2022, karena tak punya dana disebabkan virus Covid-19. Menurut Togi, masalah biaya adalah tanggungjawab pemerintah jadi bukan pengurus KONI memikirkannya.
“Bah, ini yang salah selaku pengurus KONI. Seharusnya mereka memikirkan pembinaan atlet bukan dana. Sedangkan masalah biaya adalah tanggungjawab pemerintah sesuai undang-undang yang ditetapkan. Jadi salah besar pengurus KONI ikut pula memikirkan dana penyelanggara Porprov,” ujarnya mantan petinju kelas berat itu.
Sebelumnya, beberapa Ketua KONI daerah memberikan solusi Porprov diganti dengan Kejurda tahun 2021. Karena menyangkut biaya dan kesiapan tuan rumah. Menurut, Agus Suardi Ketua KONI Padang, bersama Ketua KONI Payakumbuh, Yusra Maiza dan Solok Selatan, Rudi Horison menyatakan, agar pelaksanaan Porprov ditunda sampai 2022. Sebagai gantinya digelar Kejurda.
“Kejurda adalah jalan terbaik agar pembinaan atlet tidak terputus. Apalagi menyangkut dana pasti minim karena akibat virus Covid-19,” ujar ketiga Ketua KONI tersebut dengan nada yang sama. (almadi)
