PADANG – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) gelar pertemuan regional pengelola data dan informasi di kota Padang, Sumbar Rabu malam. Sebanyak 13 Provinsi se Indonesia menghadiri kegiatan dimaksud dengan jumah peserta 300 orang.
Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal MA mengatakan, tujuan dari pertemuan ini untuk menyamakan persepsi bagaimana data kependudukan diolah dan dipresentasikan serta membahas proses proses pengumpulan data.
Namun yang jelas seperti diungkapkan Nofrijal, pengelolaan data yang dibuat oleh BKKBN tidak sama dengan pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ada beberapa pendataan yang dilakukan BKKBN di antaranya sensus penduduk, pendataan keluarga, survey, serta pemutahiran data setiap tahunnya.
Ia menjelaskan, BKKBN memiliki program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), dalam hal kependudukan itu ada empat hal, yaitu kuantitas yang harus dikendalikan, kualitas yang harus ditingkatkan, mobilitas yang harus diarahkan dan data kependudukan akurat menurut nama dan alamat harus dimantapkan.
“Pendataan yang dilakukan ditulis ‘by name by adress’ Ini memudahkan dalam memetakan keluarga. Kita berharap data ini bisa dipergunakan untuk pelaksanaan program keluarga berencana dengan tepat sasaran,” ucap Mantan kepala BKKBN Sumbar ini
Menurutnya data BKKBN itulah nantinya menjadi sumber data yang valid, akurat yang bisa digunakan pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Syahruddin mengatakan program KB akan berhasil jika dilakukan terintegrasi, sistim informasi yang uptudate, didukung fasilitas dan kerjasama antara pusat dan daerah serta didukung para mitra kerja.
Syahruddin menjelaskan, jumlah penduduk di Sumbar Tahun 2016 sebanyak 5.259.528 jiwa angka TFR Sumbar hasil SDKI pada tahun 2017 3,40 turun pada tahun 2012 2,80 dan sesuai survey RPJMN 2017 turun 2,42.
“Kita berharap hasil survey SDKI tahun 2017 lebih turun lagi laju pertumbuhan penduduk (LPP) 2010-2015 adalah 1,33 lebih rendah dari LPP nasional 1,49 dari asil pendataan keluarga tahun 2015 jumlah peserta aktif,” ujarnya.
Dia menambahkan, pada tahun 2017 ini sampai dengan bulan Agustus Sumbar termasuk provinsi yang mampu memberikan pelayanan peserta KB baru dan sekaligus memberi kontribusi yang tinggi.(*)
