Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk merehabilitasi fasilitas publik dan rumah dalam rangka percepatan pemulihan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pasca gempa Lombok.
Sesuai perintah Presiden Joko Widodo. Dalam pelaksanaannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan tim Satgas Tanggap Bencana Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta TNI dan Polri untuk pelaksanaan tugas secara terpadu.
“Untuk fasilitas publik kita utamakan memperbaiki prasarana ekonominya, seperti pasar yang sudah mulai kita kerjakan rekonstruksinya, yakni Pasar Tanjung dan Pasar Pemenang. Fasilitas umum lainnya seperti masjid, mushalla, pasar, sekolah, dan perkantoran juga akan dibangun kembali dengan bangunan sementara. Kita libatkan BUMN Karya seperti PT. Adhi Karya, PT. Brantas Abipraya, PT. Nindya Karya, PT. Hutama Karya, PT PP, PT. Wijaya Karya, dan PT. Waskita Karya. Untuk pembersihan akan dilakukan BNPB, TNI dan Polri sehingga tidak terjadi duplikasi pekerjaan, dan kita dukung dengan suplai alat berat seperti dump truck, loader, dan excavator,” kata Menteri Basuki di Jakarta, Senin (20/8/2018).
Sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak, dikatakan Menteri Basuki, Pemerintah Pusat telah menganggarkan bantuan sebesar Rp 50 juta untuk tiap kepala keluarga dan akan dilakukan dengan sistem swakelola untuk pembangunan rumah tahan gempa, sekaligus menjadi edukasi kepada masyarakat mengenai cara membangun konstruksi tahan gempa.
“Kami sudah kirimkan 20 contoh bangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) bersama tim fasilitator 150 orang yang akan mendampingi masyarakat untuk membangun rumahnya, dan masih ada yang akan menyusul lagi. Ini merupakan program Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas) yang pernah dilaksanakan pasca bencana letusan Gunung Merapi tahun 2006 di Yogyakarta, ,” tegas Menteri Basuki.
Diungkapkan Menteri Basuki, tim fasilitator sebanyak 150 orang tersebut direkrut oleh Kementerian PUPR, melalui Ditjen Cipta Karya, ditambah dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dari beberapa universitas/perguruan tinggi negeri yang akan dilatih untuk membuat rumah RISHA. “Kemarin sudah ada yang mulai dilatih. Hari ini sudah mulai dibangun meskipun agak tersendat karena tadi malam terjadi gempa lagi,” tuturnya.
*Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tuntas Dalam 1 Hingga 2 Tahun*
Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menargetkan, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akan selesai dalam waktu satu tahun. Teknologi Risha menggunakan sistem modular sehingga mudah dipasang dan lebih cepat penyelesaiannya dibandingkan konstruksi rumah konvensional. Biayanya juga terjangkau, mudah dipindahkan karena knock down, tahan gempa dan dapat dimodifikasi menjadi bangunan kantor, puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan lainnya.
“Dengan ukuran tipe 36 dan biaya tiap 1 m2 sekitar Rp 1,5 juta maka biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 50 juta per unit rumah. Untuk komponen paling mahalnya yakni besi dan semen, akan dipasok oleh BUMN untuk memastikan harga pembangunannya sama. Kami pasti instruksikan untuk gunakan komponen dari dalam negeri,” ujar Danis.
Untuk rekonstruksi fasilitas publik, Danis mengatakan telah memulai pembangunan pasar seperti di Pasar Tanjung dan Pemenang, agar roda aktifitas sosial ekonomi warga dapat segera berjalan kembali. Sementara untuk fasilitas pendidikan yang rusak, telah teridentifikasi lebih dari 500 sekolah rusak yang terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan sudah mulai dilakukan perbaikan di 43 sekolah.
“Hingga saat ini, sudah dimulai pembangunan 20 unit Risha dan 4 Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) yang akan digunakan sebagai rumah petugas, mushalla dan rumah sakit yang sifatnya sementara. Dari hasil identifikasi sementara sekitar 78 fasilitas publik dan 36.000 rumah mengalami rusak berat dan diperlukan waktu untuk rekonstruksi bangunan permanennya sekitar 2 tahun. ,” kata Danis.
Ditambahkan Danis, sebagai prioritas utama untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 – Ditjen Sumber Daya Air telah memfungsikan sebanyak 44 titik sumur bor dan pompa air tanah (PAT) dengan kapasitas 15 – 20 liter/detik yang tersebar di 5 titik di Kabupaten Lombok Timur dan 39 titik di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. “Sistem transmisi dan distribusi air perpipaan PDAM di Kecamatan Tanjung sampai Senggigi juga sudah hidup dan dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.(*)
