Presiden Joko Widodo malam ini mengumpulkan jajarannya di Kabinet Kerja untuk membahas soal peningkatan pariwisata Indonesia. Rapat terbatas yang digelar kali ini berbeda dari biasanya. Kepala Negara memilih Provinsi Bali sebagai tempat dilangsungkannya rapat tersebut.
Pesan yang hendak disampaikannya sangat jelas: kondisi Bali saat ini sudah layak dan aman untuk kembali dikunjungi sebagai lokasi wisata favorit para pelancong dari seluruh dunia. Sebelumnya, pariwisata di Bali sempat terganggu karena dampak erupsi dari Gunung Agung.
“Kita ingin menunjukkan kepada wisatawan dan dunia bahwa wisata di Bali aman karena memang dampak dari erupsi di Gunung Agung hanya berjarak 8-10 kilometer dari puncak gunung. Tadi saya sudah diberi informasi oleh Pak Gubernur dan Menko Kemaritiman,” ujarnya saat memimpin rapat pada Jumat, 22 Desember 2017, di Wisma Pendidikan dan Pelatihan PU dan Perumahan Rakyat Werdapura, Sanur, Kota Denpasar.
Melihat fakta tersebut, sebenarnya sejumlah tempat wisata yang ada di Bali tetap aman untuk dikunjungi saat erupsi terjadi. Namun, perlu diakui bahwa banyaknya pemberitaan mengenai erupsi tersebut yang ditambah dengan adanya sejumlah _travel advice_ terkait kondisi Bali menyebabkan adanya penurunan aktivitas pariwisata di sana.
“Dengan rapat terbatas yang kita lakukan di Bali ini kita harapkan bahwa memang di Bali tidak ada masalah yang berkaitan dengan aman dan tidaknya wisata di Bali karena erupsi di Gunung Agung,” Presiden kembali menekankan.
Untuk menindaklanjuti hal itu, Kepala Negara meminta Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, kedutaan-kedutaan, serta maskapai penerbangan untuk aktif memberikan informasi terkini dan akurat mengenai kondisi Bali saat ini dan keamanan yang terjamin bagi para wisatawan.
“Tentu saja langkah kontingensi kita siapkan kalau memang bencana itu terjadi,” ia menambahkan.
*Perkembangan Destinasi Wisata Baru*
Dalam rapat tersebut, selain membahas soal pariwisata Bali, Kepala Negara beserta jajarannya juga membicarakan soal perkembangan destinasi wisata baru yang sudah satu setengah tahun terakhir mulai digarap. Presiden menekankan bahwa tata ruang dari tiap destinasi wisata baru tersebut harus sudah mulai didesain dan direncanakan.
“Saya hanya ingin memberikan beberapa hal yang ada di lapangan, terutama yang menyangkut dari Bappenas, PU, Bekraf, yang berkaitan dengan tata ruang yang ada di 10 destinasi baru yang sudah kita tetapkan,” ucapnya.
Ia kemudian memberikan contoh mengenai apa yang dilihatnya pagi tadi saat berada di Raja Ampat, Papua Barat, untuk menghadiri peringatan Hari Ibu. Menurutnya, sebagai sebuah destinasi baru, pengembangan Raja Ampat sudah semestinya digarap dengan serius.
“Misalnya, runway dan terminal di sana belum siap. Yang kedua masalah tata kota yang ada di kota Raja Ampat. Saya kira ini tugasnya Bappenas untuk mendesain baik yang berkaitan dengan tata kota dan pemukiman. Kalau tidak segera kita tetapkan di mana kota dan tempat wisatanya, semua akan berjalan sendiri-sendiri,” tuturnya.
Penyiapan tata kota dan pemukiman sejak dini di destinasi wisata baru akan menjadi kunci bagi pengembangan pariwisata Indonesia yang jauh lebih baik. Tak hanya tata kota dan tempat wisatanya yang akan menjadi tertata, tapi juga hutan konservasi dan sumber daya alam yang ada di sejumlah destinasi wisata baru tersebut juga akan terlindungi.
“Saya kira kalau hal-hal ini dimulai sejak awal, pariwisata kita akan lebih terarah dan jelas,” ucapnya mengakhiri.
Bali, 22 Desember 2017
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
