Prof Firdaus Ali : Tujuh Daerah di Sumbar Harap Maklum Tak Semua Usulan Terakomodir Kementrian PUPR

  • Bagikan

IMG_20190124_230759

Padang – Sebanyak 17 proyek Jalan dan Jembatan serta 6 paket pengawasan jalan dan jembatan bakal dibangun dalam rangka percepatan pembangunan di Sumatera Barat.

Kesemua proyek tersebut merupakan program dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebar di tujuh daerah di Sumbar.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela rapat koordinator kegiatan antara Kementrian PUPR, Pemprov Sumbar, dengan tujuh daerah di Sumbar, diruang rapat kantor Gubernur Sumbar, Kamis (24/1/2019).

Hadir dalam kesempatan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin, Staf Ahli Kementerian PUPR Firdaus Ali, Bupati Pasaman Barat Syahiran, Bupati Agam Indra Catri, Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabaleake, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Sumbar Aidil Fikri, Kadis Pariwisata, Kadis Lingkungan Hidup, Ka Balitbang, Kadis PUPR, utusan Pemkab Sijunjung, Pemkab Solok Selatan, Pemkab Dhamasraya, Pemkab Pesisir Selatan dan lembaga instansi terkait lainnya.

Wagub Nasrul Abit mengajak masing-masing Bupati agar secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak BPJN III Padang, untuk melakukan penetapan pelaksanaan pekerjaan, mencocokkan desain, membicarakan bagaimana proses pelaksanaan segera dapat dilakukan.

Mengingat platfom anggaran yang diusulkan belum sesuai dengan anggaran yang disediakan Kementrian PUPR, maka pelaksanaan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi daerah dan dapat diusulkan kembali pada tahun berikutnya.

“Persoalan pembebasan lahan terhadap kegiatan agar betul-betul menjadi perhatian setiap kepala daerah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan tersebut,”pintanya.

Staf Khusus Kementerian PUPR Fidaus Ali dalam kesempatan itu juga menyampaikan, perlu keseriusan tanggung jawab teman-teman di daerah soal pembebasan lahan pelaksanaan proyek pembangunan didaerah.

Karena tahun ini sangat sempit dan kesibukan pesta demokrasi, jangan sampai soal lahan menimbulkan salah pengertian masyarakat seakan-akan pemerintah tidak bertanggung jawab.

“Oleh karena itu diharapkan daerah melakukan sosialisasi yang sejuk dan menyelesaikan masalah yang ada secara baik-baik dan secepatnya sesuai aturan yang berlaku,”ucap Firdaus Ali menyampaikan pesan Menteri PUPR.

Ia pun meminta tujuh daerah di Sumbar memaklumi belum terakomodirnya semua usulan. Sebab anggaran Kementrian PUPR sangat terbatas.

“Namun semua itu akan dituntaskan kementerian PUPR secara beransur-ansur ditahun anggaran berikutnya,”ujar Firdaus Ali memberikan penjelasan.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Sumbar Aidil Fikri dalam kesempatan itu juga mengharapkan, desain perencanaan serta kepastian lahan betul-betul disiapkan. Supaya pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2019 sesuai yang diharapkan.

“Daerah yang ada proyek kegiatan mari kita duduk bersama secepatnya membahas dan melihat lokasi dengan baik. Kami juga ingin agenda pembangunan sesuai dengan kondisi daerah. Perubahan kecil dapat saja dilakukan untuk hasil yang lebih baik,”pungkasnya.(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan