Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada periode 2016-2019 melakukan Penataan Kawasan Permukiman Nelayan dan Tepi Air di 11 lokasi. Program ini bertujuan untuk mengembangkan permukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan di berbagai lokasi di Indonesia.
Program Penataan Kampung Nelayan menjadi salah satu prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, pada Jumat (15/2/2019), meninjau salah satu kawasan kampung nelayan yang ditata Kementerian PUPR, yakni Kampung Sumber Jaya di Kota Bengkulu.
Menteri Basuki mengatakan dari 11 kawasan ada tiga kampung nelayan yang dijadikan sebagai percontohan, yakni Kampung Beting (Kota Pontianak), Kampung Sumber Jaya (Kota Bengkulu), dan Kampung Tegalsari (Kota Tegal).
Sementara delapan kawasan lainnya tersebut yakni Kawasan Nelayan Indah (Kota Medan), Kampung Kuin (Kota Banjarmasin), Kampung Karangsong (Kota Indramayu), Kampung Tambak Lorok (Kota Semarang), Kampung Moro Demak (Kabupaten Demak), Kampung Untia (Kota Makassar), Kampung Oesapa (Kota Kupang) dan Kawasan Hamadi (Kota Jayapura).
Menteri Basuki mengatakan, program pengembangan kawasan permukiman nelayan dan kampung tepi air, tidak hanya memperbaiki fisik infrastrukturnya, tapi juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungannya. Hal ini dimungkinkan karena perencanaan dilakukan bersama dengan Pemerintah Kota dan masyarakat.
“Penataan di kampung nelayan akan dikembangkan lagi agar bisa menjadi kawasan wisata,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.
Kawasan Nelayan Kampung Sumber Jaya merupakan salah satu kawasan kumuh di Kota Bengkulu dengan luas 12.18 hektar dan dihuni oleh 799 Kepala Keluarga yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai nelayan. Penataan kawasan kumuh dimulai sejak tahun 2016 dengan kolaborasi antara Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan Pemerintah Kota Bengkulu. Sebagian kawasan yang ditata awalnya berada di tanah yang dimiliki PT Pelindo.
Pembangunan dengan alokasi dana keseluruhan sebesar Rp 57 miliar tersebut mencakup pekerjaan jalan akses gertak beton, jalan lingkungan berupa paving block dan saluran drainase yang diselesaikan pada tahun 2016. Pekerjaan dilanjutkan pada tahun 2017-2018 mencakup peningkatan jalan akses, saluran drainase (U-ditch), pembangunan Ruang Terbuka Hijau
(taman komunal) dan revitalisasi masjid.
Selanjutnya pada tahun 2019, dilanjutkan dengan penyelesaian penataan kawasan berupa perapihan taman lingkungan dan pemasangan penerangan sebagian jalan akses. Penataan kawasan juga dilengkapi dengan pembangunan dermaga nelayan, dan saat ini progres fisik keseluruhannya telah mencapai 97% dan ditargetkan rampung pada akhir Februari 2019.
Di lokasi yang sama terdapat 70 unit rumah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR bagi para nelayan yang tinggal di Kelurahan Sumber Jaya. Masing-masing keluarga menerima 15 juta untuk perbaikan rumah dari kondisi tidak layak huni menjadi layak huni.
Para penerima manfaat seperti Pak Mansur, Pak Rustam dan Pak Anwar merasa sangat terbantu dan berterimakasih kepada Pemerintah atas bantuan rumah ini. Ketiganya berharap kondisi perekonomian akan semakin membaik dengan perbaikan kualitas hunian ini. Kawasan yang semula kumuh kini menjadi lebih sehat dan rapi. Nelayan kini memiliki dermaga yang lebih baik untuk menambatkan perahunya. Selain itu anak-anak bisa bermain di taman lingkungan di sepanjang pantai.
Selain penataan kawasan, Kementerian PUPR juga telah membangun rumah khusus (Rusus) Nelayan sebanyak 52 unit pada tahun 2016 dengan total anggaran sebesar Rp. 7,18 miliar. Saat ini seluruh unit rumah tipe 36 tersebut sudah terhuni. Rusus telah dilengkapi prasarana sarana dan utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan, drainase, listrik dan air. Kondisi tersebut diharapkan meningkatkan kenyamanan penghuni.
Pada tahun 2015-2017 Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan pekerjaan bangunan pengaman Pantai Panjang, Kota Bengkulu sepanjang 487 meter dengan anggaran Rp 14,35 miliar. Bangunan pengaman pantai atau _breakwater_ yang dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Bengkulu – Ditjen Sumberdaya Air berfungsi untuk meredam daya rusak air yang bersumber dari gelombang laut. (*)
