Tasikmalaya–Pembangunan Bendungan Leuwikeris yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertujuan untuk mengatasi kekurangan suplai air irigasi di Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis sebagai salah satu sentra pertanian di Provinsi Jawa Barat.
Sebagai bendungan multiguna, manfaat lain yang bisa dirasakan masyarakat adalah sumber air baku berkapasitas 845 liter/detik untuk satu juta pelanggan di Kab. Ciamis, Banjar, dan Tasikmalaya, mereduksi banjir sebesar 450 meter kubik per detik, dan pembangkit listrik tenaga air sebesar 20 MW.
Bendungan Leuwikeris merupakan salah satu dari 49 bendungan baru yang dibangun dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
“Akan mengairi jaringan irigasi seluas 6.600 hektar di Daerah Irigasi (DI) Lakbok Utara dan DI Manganti seluas 4.616 hektar. Selama ini kedua DI ini kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air saat musim kemarau,” kata Menteri Basuki saat meninjau progres pembangunan Bendungan Leuwikeris, di Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (16/1/2018).
Menteri Basuki mengatakan kapasitas tampungnya cukup besar yakni 81,44 juta m3, atau enam kali lebih besar dari Bendungan Raknamo di Provinsi NTT sebesar 14 juta m3, yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo pada 9 Januari 2018 lalu.
“Sungai Citanduy belum memiliki bendungan. Apabila bendungannya sudah rampung, maka kontinuitas suplai air ke sawah terjaga,” kata Menteri Basuki.
Dalam pembangunannya, kualitas lansekap juga didesain dengan baik yang memasukkan unsur kearifan budaya lokal. Pembangunan Bendungan Leuwikeris dimulai tahun 2016 dan ditargetkan selesai Maret 2021, tapi kita akan upayakan untuk lebih cepat. Progres fisiknya saat ini sudah mencapai 15,58 % dan untuk pembebasan tanah sebesar 48,77%.
Kontrak kerja pembangunannya terbagi menjadi tiga paket dengan nilai total Rp 1,9 triliun. Paket pertama dikerjakan oleh PT. PP-PT. Bahagia Bangun Nusa (BPN) KSO untuk konstruksi tubuh bendungan (main dam) dan fasilitas umum senilai Rp 867 miliar, Paket kedua oleh PT. Waskita Karya – PT. Adhi Karya KSO untuk pembangunan pelimpah (spillway) senilai Rp 642,33 miliar. Sedangkan paket lainnya dikerjakan oleh PT. Hutama Karya (Persero) untuk pekerjaan terowongan pengelak (tunnel divertion) dan pembangunan jalan akses senilai Rp 385,46 Miliar dan konsultan pengawasan oleh PT. Virama Karya dan PT. Catur Bina Guna Persada KSO sebesar Rp 47,34 miliar.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso, Kepala Pusat Bendungan Ni Made Sumiarsih, Kepala BBWS Citanduy Danang Baskoro, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan VI Atyanto Busono dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)
