Tanah Datar – Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal memprioritaskan penambahan pembangunan rusunawa di Komplek
Sentra Industri Tenun Songket di Jorong Rajawali Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika mendampingi Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) RI Hj.Mufidah Jusuf Kalla meresmikan Sentra Industri Tenun Songket tersebut Selasa (8/5/2018) mengatakan, pembangunan Komplek Sentra Tenun Songket di Lintau Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia.
Tujuan penambahan rusunawa dikatakan Basuki, agar dapat dipergunakan dengan lebih optimal oleh pengrajin tenun. Disamping itu juga supaya penenun lebih produktif dan nyaman dalam menjalani pendidikan tenun disini
“Setelah Ibu Mufidah melihat kedalam tadi untuk mengecek, beliau merasa cukup puas dengan kondisi yang ada. Dengan satu bangunan rusunawa, dirasa masih kurang. Untuk itu akan kita tambah dan kita masukkan dalam skala prioritas,”ujar Basuki.
Ketua Dekranas RI Hj Mufidah Jusuf Kalla mengatakan, sentra tenun di Lintau Tanah Datar ini merupakan sentra tenun terbesar di Indonesia. Dengan adanya bangunan sebagus ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan perkembangan seni menenun di nusantara.
Hj Mufidah Jusuf Kalla menyampaikan, seni tenun di Indonesia saat ini sudah semakin maju. Namun kemajuan yang dirasakan, berbanding terbalik dengan jumlah penenun yamg semakin lama semakin menurun. Hal ini disebabkan karena generasi muda saat ini kurang tertarik dengan pekerjaan tenun.
Dengan adanya Sentra Industri Tenun Songket yang berbasis kompetensi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Pihaknya berharap masyarakat di Sumbar khususnya generasi muda bisa memanfaatkan fasilitas yamg tersedia disini. Sehingga budaya tenun tetap lestari dan bisa terus dipertahankan.
Pembangunan Komplek Sentra Industri Tenun tersebut merupakan kolaborasi antara Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementrian Perindustrian (Kemenperin). Total anggaran yang di perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan membutuhkan dana lebih kurang Rp 18 miliar diatas tanah 1,2 hektar.
Kementrian PUPR berperan dalam membangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa) sebanyak 35 unit kamar dengan kapasitas 70 orang. Nilai kontrak fisik untuk pembagunan dimaksud berjumlah Rp 9.445.773.000 dikerjakan oleh PT Aditama Royal Kontruksi. Sementara nilai kontrak penyediaan mobiler Rp 449.969.500.000 dikerjakan PT Anugrah Multikont Mandiri
Sementara Kemenperin berperan dalam membangun gedung produksi beserta sarana dan prasarana pelengkap seperti ruangan pencelupan beserta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), ruangan untuk tempat pembuatan desain, ruangan untuk proses penghanian, ruangan menjahit dan peralatan tenun hingga gedung promosi termasuk ruangan serba guna dan kantor pengelola. Total anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 8 miliar.
Ikut mendampingi Hj Mufidah Jusuf Kalla Menteri Pendidikan Prof Muhadjir Efendi, Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Gati Wibawa Ningsih ,Prof Fasli Djalal Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Maryadi Utama, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Syaiful Anwar.(ridho)
