Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun berbagai infrastruktur di seluruh Indonesia, sebagai hal yang fundamental untuk meningkatkan daya saing dan memeratakan hasil pembangunan. Tidak hanya mengejar kuantitas, pembangunan infrastruktur juga harus dapat memperhitungkan secara cermat risiko bencana di Indonesia sehingga menghasilkan infrastruktur yang tangguh.
“Kita tidak ingin hasil pembangunan yang telah susah payah kita capai, kembali ke titik nol karena terjadinya bencana,” tegas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menjadi pembicara Talkshow Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi dalam Menghadapi Risiko Bencana Hidrometeorologis di Gedung Auditorium BMKG, Jakarta, Jumat (26/1). Hadir sebagai pembicara lainnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi.
Untuk itu, Menteri Basuki mengatakan akan terus memperdalam kerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Sebab menurutnya, BMKG mempunyai kemampuan dalam bidang prakiraan cuaca dan prediksi kemungkinan terjadinya bencana, yang bermanfaat dalam pembangunan infrastruktur tangguh bencana.
“Harapan saya BMKG dapat bekerjasama dengan Kementerian PUPR mulai dari tahap perencanaan pembangunan hingga operasional pemeliharaannya,” kata Menteri Basuki.
Sebelum acara talkshow, Menteri Basuki dengan didampingi Direktur Jenderal SDA Imam Santoso dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja mengunjungi ruangan Tsunami Early Warning System yang dilengkapi peralatan monitoring canggih.
Menteri Basuki lebih lanjut mengatakan, dalam membangun infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan, sangat membutuhkan data prakiraan cuaca yang akurat sebagai pertimbangan waktu kerja yang efektif, sehingga dapat dilakukan percepatan pekerjaan konstruksi di lapangan.
“Dalam membangun infrastruktur, kita mengenal istilah windows time, yang merujuk pada keadaan cuaca. Jika cuaca baik, maka pekerjaan dapat kita percepat,” ujarnya.
Selama ini, Menteri Basuki mengungkapkan pihaknya telah memiliki MoU dengan BMKG dalam penggunaan data risiko gempa di Indonesia yang berfungsi sebagai dasar perencanaan pembangunan Gedung, Jembatan dan Bendungan. Semua data tersebut dibutuhkan untuk memastikan keamanan infrastruktur melalui berbagai upaya meminimalkan dampak bilamana terjadi gempa.
Kementerian PUPR sendiri pada tahun 2017 lalu juga telah mengeluarkan peta gempa yang terbaru, sebagai pemutakhiran atas peta gempa yang dirilis tahun 2010 yang memuat 81 sesar aktif pemicu gempa. Pada peta gempa 2017, telah berhasil diidentifikasi sebanyak 295 sesar aktif yang tentunya akan mempengaruhi parameter desain dan konstruksi infrastruktur PUPR.
*Pembangunan Bendungan Untuk Kurangi Banjir dan Atasi Kekeringan*
Kementerian PUPR sendiri mendapat mandat Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk membangun infrastruktur dalam rangka mengurangi risiko bencana hidroneteorologi, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Diantaranya adalah dengan pembangunan 65 bendungan pada periode 2015-2019, yang terdiri dari pembangunan 16 bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru.
“Ada beberapa infrastruktur yang dibangun sebagai antisipasi dan respon atas risiko bencana kekeringan dan banjir. Salah satunya pembangunan Bendungan Karian yang membendung aliran Sungai Ciujung di Banten,” kata Menteri Basuki.
Menurutnya, masih banyak Daerah Aliran Sungai (DAS) yang belum mempunyai bendungan, sehingga masih terdapat permasalahan banjir ketika terjadi curah hujan tinggi. Bendungan yang dibangun oleh Kementerian PUPR selain berfungsi untuk mengairi lahan irigasi dan pasokan kebutuhan air baku, juga berfungsi sebagai tampungan air di saat musim penghujan dan menjadi sumber air di saat kemarau.
“Tanpa ada sarana reservoar kita tidak bisa mengatur air yang ada. Sebagai contoh di Manado pernah terjadi banjir besar, karena belum ada bendungannya. Untuk itu kita sedang bangun Bendungan Kuwil Kawangkoan,” kata Menteri Basuki.
Selain itu, untuk mengurangi risiko banjir di hilir Sungai Ciliwung khususnya DKI Jakarta, saat ini juga tengah dibangun dua bendungan kering (dry dam) di Ciawi dan Sukamahi sebagai penampung air saat musim hujan dan akan kering pada musim kemarau.
Sementara untuk permasalahan kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kementerian PUPR membangun tujuh bendungan, antara lain Raknamo, Rotiklot, Temef dan Napun Gete, disamping puluhan embung di NTT untuk mengatasi kekeringan.(*)
Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
