KONI Sumbar Evaluasi Program dan Kembalikan Dana PON 2020

  • Bagikan

ketum koni

 

KONI Sumbar melakukan evaluasi program sekaligus mengembalikan dana PON 2020. Masalah dana dinilai sangat rentan dengan hukum. Sebab itu, biaya keberangkatan kontingen Tuah Sakato menuju PON XX Papua tahun 2020, sebesar Rp 16 miliar dikembalikan ke kas daerah.

“Kita tidak ingin ada masalah dengan hukum. Jadi sewajarnya dana tersebut dibalikan ke kas daerah. Sedangkan program kerja yang tersusun tahun 2020 harus dilakukan evaluasi lagi,” ujar Ketua KONI Sumbar, Syaiful, SH. M.Hum usai rapat dengan punggawa KONI Sumbar, Kamis, (11/6/20).

Syaiful mengatakan, dampak pandemi Covid-19 tidak saja merusak semua tatanan kehidupan, termasuk dunia olahraga amatir dan profesional. Karena itu, pengembalian dana APBD untuk KONI  belasan miliar tersebut adalah biaya keberangkatan atlet Sumbar ke PON Papua 2020 mendatang.

“Karena pelaksanaan PON Papua 2020 diundur menjadi Oktober 2021, maka dana keberangkatan tersebut terpaksa dikembalikan ke kas daerah,” ujar Ketua KONI Sumbar Syaiful didampingi Ketua Media Humas, AKBP (Purn) Sareng Suprapto.

Namun, demikian, sisan anggaran KONI akan tetap dipergunakan sesuai kebutuhan TC berjalan atlet. Di antaranya, untuk pengadaan peralatan latihan dan buat uji coba. Baik uji coba dalam daerah maupun luar daerah.

Sebelumnya sejak Februari 2020, atlet PON Sumbar telah melaksanakan TC terpadu. Diluar dugaan terjadi bencana melanda dunia, wabah virus Corona. Sejak itu TC berlangsung secara mandiri.

Meski mandiri, tetap diawasi tim tekhnis KONI Sumbar. Cabor melaksanakan TC mandiri lokasinya terserah cabor masing masing. Selain diawasi tim tekhnis KONI Sumbar, setiap cabor dan atlet PON diharuskan mengirimkan video latihan mereka ke KONI Sumbar.

“ Tujuannya, melihat sejauh mana mereka melakukan TC mandiri dan dilakukan evaluasi. Karena para atlet PON tersebut telah melaksanakan TC sejak Februari hingga Mei 2020,” ujar Syaiful.

Kontingen Sumbar telah meloloskan 25 cabor ke PON Oktober 2021. Kemudian, dalam evaluasi atlet PON yang telah dilaksanakan selama 4 bulan tersebut jika terbukti ada atlet yang tidak melakukan TC mandiri maka mereka mendapatkan sanksi. Sanksinya berupa penghentian honor transportasi, termasuk honor bulanan. “Kita harus tegas demi kemajuan prestasi olahraga Sumbar pada multi event nasional,” ucap Syaifu. (almadi)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan