Daerah  

Ketua Fraksi Gerindra Sumbar Desak Gubernur Lakukan Lock Down

 

 

hidauytrKetua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat desak Gubernur, Irwan Prayitno segera lakukan lock down Sumatera Barat. Karena ditemukannya dua orang warga positif Covid-19 dan kini sudah diisolasi di RS Achmad Mukhtar dan RS M Djamil..

Wako Bukittinggi Ramlan Nurmartias sudah infokan ada satu warganya positif Covid-19. Mesti saat ini pasien PDP dan ODP Corona Virus banyak di Sumbar, tapi kebijakan karantina wilayah belum juga dilakukan, malah di Bukittinggi yang dijemput siang ini hanya keluarga di rumah pasien positif saja.

“Kita jangan sampai gambling (bertaruh) soal nyawa rakyat, bukan tidak mungkin beberapa waktu lalu, Sumbar sudah ada yang positif, ini kan baru diuji di laboratorium kesehatan Fakultas Kedokteran Unand yang baru beroperasi Selasa siang lalu,” ujar Hidayat Kamis (25/3).

Kata Hidayat hasilnya bisa cepat terkonfirmasi, sebelumnya sampel yang dikirim uji ke Jakarta memang negatif, tapi jumlah sampelnya hanya 6 orang, padahal per Rabu 25 Maret 2020, informasi dari web resmi Pemrov Sumbar terdapat ODP mencapai 616 orang, PDP 29 orang dengan hasil 13 orang negatif.

“Lantas, apakah kita mesti menunggu puluhan atau ratusan korban terlebih dahulu sehingga baru mengambil kebijakan lebih strategis dan taktis. Situasi saat ini tidak normal sehingga dibutuhkan kebijakan yang tidak normal juga. Gubernur harus berani mengambil upaya dan langkah langkah serta tindakan yang luar biasa untuk mengamputasi penyebaran virus yang menghantui dunia ini. Salah satunya adalah dengan menerapkan lock down pada kawasan merah pandemi virus Covid 19 di beberapa kabupaten dan kota di Sumbar,” tegas Hidayat.

Ditanya soal konsekuensi dari penerapan lock down, Hidayat bisa memahami bahwa pemerintah wajib memenuhi kebutuhan pokok berupa pangan masyarakat terutama yang bagi masyarakat yang kurang mampu atau bagi keluarga yang terpapar langsung akibat pemberlakuan lock down ini.

Jumlah APBD Sumbar tahun 2020 mencapai Rp7 triliun lebih. Saya rasa sekitar 30% atau sekitar Rp2 triliun disepakati saja digunakan untuk menanggulangi konsekuensinya.
Ditambah lagi dengan anggaran APBD kabupaten atau kota yang terdampak pemberlakuan.

“Artinya, soal anggaran tidak ada masalah, kini tinggal kemauan dan keberanian kita bersama. Sekaligus kata Hidayat, ini ujian sosial juga bagi semua masyarakat Sumbar termasuk perantau. Bergotongroyong bersama sama kita menghadapinya. Saya memiliki keyakinan penerapan lock down selama 14 hari bakal mampu mengamputasi penyebaran virus ini,”tukasnya.

Hidayat menegaskan, selaku Anggota DPRD hal ini merupakan pemikirannya pribadi, jika atas nama DPRD Sumbar tentu ada mekanisme pengambilan keputusan secara bersama.

“Saya mendengar beberapa kawan kawan bersepakat lock down segera diterapkan. Semua ini hanya untuk menjaga keselamatan dan kebaikan bersama sebelum musibah besar seperti beberapa negara di Eropa yang sudan menelan korban meninggal dunia ribuan orang, tidak terjadi di Sumbar,” jelas Hidayat. (almadi)

 

Tinggalkan Balasan