Lebih lanjut, Danis menjelaskan, dalam konteks bencana itu ada fase-fasenya. Ada fase kesiap-siagaan, krisis, tanggap darurat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Dalam rangka konteks kesiap-siagaan sumber daya air bertanggung jawab memprogramkan pengamanan pantai, menyiapkan bendungan, embung, situ, Bina Marga banyak terkait dengan longsor tebing-tebing, sedangkan Cipta Karya bertanggung jawab berdasarkan Undang-undang Bangunan Gedung. Artinya apa standar pengamanan bangunan,” ujar Danis.
Danis juga menambahkan, berdasarkan data menunjukkan lebih dari 70% bencana kita berdasarkan hidrometeorologi. “Kementerian PUPR juga telah melakukan normalisasi Sungai Ciliwung. Ini terkait risiko banjir di Jakarta, saat ini kami sedang membangun bendungan Sukamahi dan Ciawi di Jawa Barat dengan kapasitas tampung 1,7 juta kubik,” kata Danis.
Selain itu Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya akan membentuk Komite Keamanan Keselamatan Gedung agar mendorong Pemerintah Daerah berhati-hati dalam mengeluarkan izin, juga terhadap bangunan yang ada harus disertai Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan berdasarkan jenis bencana, seperti saat banjir, kekeringan, longsor, gempa, tsunami, erupsi abrasi.
“Disamping itu, bentuk dukungannya kami menyiapkan peta terakhir produk yang bisa menjadi acuan adalah peta risiko gempa. Peta menjadi acuan pada saat kita menerbitkan izin mendirikan bangunan,” kata Danis.
Danis menambahkan, ini adalah apa yang telah dilakukan Kementerian PUPR dalam rangka mendukung mitigasi risiko bencana yang ada di Indonesia.(*)
