Jakarta— Memasuki awal tahun 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap fokus bekerja untuk menyelesaikan tugas dan target pembangunan infrastruktur yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Selain menyelesaikan proyek strategis nasional, pemerintah pada tahun ini juga memberikan perhatian besar dalam pembangunan proyek infrastruktur Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang bersifat padat karya.
Diharapkan dengan pelaksanaan program padat karya akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga terjadi pemerataan ekonomi ke perdesaan sekaligus untuk mengatasi kesenjangan. Dengan berfokus kepada program padat karya, Pemerintah memberikan porsi yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan Program Padat Karya (_cash for work_) akan langsung dapat dirasakan dampaknya oleh rakyat kecil. Kementerian PUPR menjadi salah satu dari empat kementerian yang ditugaskan Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk meningkatkan Program Padat Karya dalam agenda kerja tahun 2018.
“Program padat karya tahun 2018 dirancang untuk mampu menyerap 263.646 orang tenaga kerja atau sebanyak 20,5 juta hari orang kerja (HOK) dengan upah yang dibayarkan secara harian mencapai Rp 2,4 triliun dari total alokasi sebesar Rp 11,24 triliun,” kata Menteri Basuki.
Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran Rp 11,24 triliun dari total Rp 107,3 triliun di 2018 untuk program padat karya cash. Program padat karya mencakup program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masayarakat ( Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), pembangunan rumah swadaya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), rumah khusus dan pemeliharaan rutin jalan.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso mengungkapkan mulai minggu ketiga Januari 2018 ini Kementerian PUPR akan melaksanakan _start-up_ pelaksanaan proyek padat karya di 12 kabupaten yang tersebar di 10 Provinsi.
12 kabupaten tersebut adalah Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat, Muko-muko di Bengkulu, Musi Rawas di Sumatera Selatan, Lampung Tengah di Lampung, Kota Serang di Banten, Majalengka di Jawa Barat, Sragen, Grobogan, dan Cilacap di Jawa Tengah, Gorontalo di Provinsi Gorontalo, Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara, dan Konawe di Sulawesi Tenggara.
Pemilihan lokasi tersebut menurut Imam didasarkan pada jumlah petani dan jumlah pelaksana kegiatan proyek padat karya dan jumlah penerima manfaat yang cukup signifikan dalam satu lokasi desa di masing-masing kabupaten tersebut.
“Selain itu juga untuk integrasi kegiatan padat karya antar unit organisasi di Kementerian PUPR yakni pada Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan pada satu lokasi yang sama,” ujar Imam di Jakarta, Kamis (4/1/2018).
Ia berharap dengan adanya integrasi pelaksanaan proyek padat karya di lingkungan Kementerian PUPR akan memberikan hasil yang lebih optimal bagi masyarakat di daerah tersebut. (*)
