Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan serah terima pemanfaatan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) kepada dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Penandatanganan berita acara serah terima dilakukan antara Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo dengan Sekretaris BNPP Hadi Prabowo di Kantor BNPP, Jakarta, Rabu (27/12/2017).
Ketujuh PLBN tersebut, antara lain PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PLBN Skouw di Provinsi Papua.
“Sebagai negara besar, Indonesia harus mengelola perbatasan dengan baik. PLBN tidak hanya sebagai pos perbatasan, tapi dibalik itu kita ingin menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi di perbatasan. Kita akan bangun pasar di 7 PLBN yang tujuannya untuk menciptakan kegiatan ekonomi diperbatasan sehingga penduduk dari negara seberang juga bisa membeli barang dari negara kita” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.
Hal ini sejalan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan PLBN Terpadu Tahap 1 yang telah diselesaikan difokuskan pada pengembangan Zona Inti yang meliputi Bangunan Utama PLBN, Bangunan Pemeriksaan Kargo Terpadu, Bangunan Utilitas, Keberangkatan dan Kedatangan (check point), Klinik, Gudang Sita, Jembatan Timbang, Koridor Pejalan Kaki, serta Gerbang dan Monumen Lintas Batas Negara (TASBARA).
Selanjutnya untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi pada kawasan PLBN Terpadu, Kementerian PUPR mulai melakukan pembangunan tahap Kedua (2017-2018) pengembangan Zona Sub Inti dan Pendukung tujuh PLBN tersebut, yang meliputi pasar dan area komersial, fasilitas umum (rest area, ATM Center), fasilitas sosial (plaza dan ruang terbuka hijau), mess pegawai, dan pos TNI/POLRI.
“Untuk fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di tujuh PLBN terpadu tersebut ditargetkan selesai di tahun 2018, dengan total anggaran Rp 1,5 triliun,”kata Sri Hartoyo.
Selanjutnya Sri juga mengungkapkan telah mencanangkan pembangunan 9 PLBN lainnya, yang rencananya dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang setelah pembangunan tahap II tujuh PLBN telah rampung.
“Saat ini tengah disusun masterplannya, dikordinasikan dengan BNPP. Salah satunya yang sudah dibicarakan yakni PLBN Sota di Merauke,”jelasnya.
Sementara Sekretaris BNPP Hadi Prabowo mengungkapkan apresiasinya kepada Kementerian PUPR dan berjanji ke depannya BNPP akan mengoptimalkan pemanfaatan aset PLBN. “Pembangunan dan pengelolaan PLBN ini adalah kesempatan kita bersama untuk bersinergi dalam memberikan manfaat untuk pembangunan daerah di wilayah perbatasan,” kata Hadi. (*)
