Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa infrastruktur kerakyatan seperti rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), jembatan gantung dan program padat karya irigasi kecil tetap menjadi program prioritas pemerintah di samping pembangunan jalan, jalan tol, jembatan bentang panjang dan bendungan.
“Pembangunan infrastruktur kerakyatan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, salah satunya pembangunan jembatan gantung yang masih banyak diperlukan untuk menggantikan jembatan-jembatan “Indiana Jones,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.
Pembangunan infrastrutur kerakyatan di Selatan Jawa antara lain di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang sedang mengejar ketertinggalan dari Kabupaten/Kota di Utara Jawa. Di Kabupaten Cilacap, pada tahun 2019, Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air melaksanakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dikerjakan melalui skema Padat Karya Tunai.
Melalui program ini, masyarakat yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) diberdayakan untuk melakukan pembangunan jaringan irigasi tersier sepanjang 322 meter. Dari anggaran sebesar Rp 195 juta, selain untuk komponen biaya material dan bahan juga terdapat komponen upah bagi para petani sebagai pelaksana sebesar Rp 70 ribu per hari.
Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan selama 45 hari dimana saat ini sudah mencapai progres fisik 25%. Dengan skema Padat Karya Tunai diharapkan jumlah uang yang beredar di desa akan meningkat. Disamping itu rasa memiliki para petani akan tinggi dalam melakukan pemeliharaan dan operasionalnya terhadap infrastruktur yang sudah dibangun tersebut.
Untuk meningkatkan konektivitas desa di Cilacap, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Semarang, Ditjen Bina Marga telah menyelesaikan pembangunan dua jembatan gantung yakni Jembatan Gantung Desa Jeruk Legi sepanjang 42 meter dengan anggaran Rp 4,8 miliar dan dikerjakan pada September hingga Desember 2018. Jembatan gantung kedua yakni di Desa Cikedondong dengan panjang 60 meter.
Untuk mendukung sektor pendidikan di Cilacap, pada tahun 2018 dibangun Rumah Susun (Rusun) Pondok Pesantren Miftahul Huda sebanyak 1 tower 3 lantai. Rusun memiliki jumlah unit kamar 37 unit tipe 36 m2.
Rusun juga dibangun untuk ditempati Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan. Rusun dibangun dengan biaya sebesar Rp 29 miliar terdiri dari tower 1 setinggi 3 lantai dengan 42 unit tipe 36 m2 dan tower 2 setinggi 4 lantai dengan jumlah 50 unit tipe 24 m2.
Di Pulau Nusakambangan, juga dibangun Rumah Khusus untuk petugas Lapas Nusakambangan sebanyak 28 unit tipe 36 m2 dengan anggaran sebesar Rp 4,6 miliar. Rusun dan Rusus yang dibangun melibatkan warga binaan Lapas yang telah mengikuti program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. (*)
