Jakarta- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Muhidi hadir bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi.
Muhidi menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPD oleh BPK harus dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah, terutama dalam memastikan penggunaan APBD tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, kami berkomitmen memperkuat penerapan prinsip clean and good governance di daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, tahun 2025 memiliki posisi strategis karena merupakan tahun pertama masa jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2025–2030, sekaligus menjadi masa transisi dalam evaluasi capaian RPJMD 2021–2026.
DPRD juga menyoroti sejumlah tantangan besar yang dihadapi Sumatera Barat sepanjang 2025, terutama akibat bencana hidrometeorologi. Pemerintah mencatat bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda 16 kabupaten/kota, 150 kecamatan, serta 793 nagari/desa/kelurahan.
Selain itu, tekanan fiskal daerah turut meningkat seiring kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, serta adanya pengurangan transfer ke daerah pada APBD 2026.
Meski demikian, DPRD mencatat sejumlah indikator makro menunjukkan capaian positif. Tingkat kemiskinan Sumatera Barat turun dari 5,42 persen pada 2024 menjadi 5,31 persen pada 2025, sementara tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 5,69 persen menjadi 5,52 persen.
Namun, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami perlambatan dari 4,36 persen pada 2024 menjadi 3,37 persen pada 2025, yang dipengaruhi kerusakan infrastruktur ekonomi dan sosial akibat bencana.
Entry meeting ini dipimpin oleh Anggota V BPK RI sekaligus Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi, dan dihadiri sejumlah pejabat pusat serta daerah, termasuk pimpinan DPR RI, kepala daerah, dan pimpinan DPRD dari berbagai provinsi.
Melalui kegiatan tersebut, seluruh entitas pemeriksaan diharapkan kooperatif dan aktif mendukung proses audit agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan publik.
Muhidi turut menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas perannya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan tepat waktu, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab,” tegasnya.(gulo)
