Padang- Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengingatkan agar seluruh Kabupaten/Kota dapat mendukung program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui eksistensi Kampung Keluarga Berencana (KB).
“KKBPK tak hanya soal pengurangan angka kelahiran, namun merencanakan kelahiran, termasuk meningkatkan kualitas keluarga dengan membangun karakter dan revolusi mental. Semua kabupaten/kota harus mendukung ini,” ingat Irwan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) KKBPK Tahun 2018 di Hotel Axana Kota Padang, Rabu (14/3).
Rakorda mengangkat tema penguatan integritas program lintas sektor di Kampung KB guna mempercepat terwujudnya kualitas SDM Sumbar. Irwan berharap Rakorda bisa maksimal untuk melakukan evaluasi terkait capaian program.
Menurut Irwan, perencanaan keluarga amat penting, yang nantinya bermuara pada kualitas kehidupan keluarga. Dia sangat mengapresiasi untuk kabupaten/kota yang capaian program kepeduliannya meningkat.
Pada kesempatan itu Irwan juga mengingatkan agar bonus geografis mesti dimanfaatkan karena sudah mulai dari sekarang. Saat ini jumlah angka kerja produktif Indonesia mencapai 40 juta jiwa. Dirinya ingin semua pihak pemangku kebijakan dapat mendukung peningkatan kualitas SDM angkatan kerja.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Ahmad Yani menambahkan, Kampung KB bertujuan menyejahterakan masyarakat yang dimulai dari tingkat bawah. Dia meminta semua lini instansi mesti terlibat untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Sementara itu Kepala BKKBN Sumbar, Syarifuffin mengatakan, saat ini pihaknya akan fokus kepada dua daerah tertinggal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, termasuk juga daerah lain dengan masuk melalui program Kampung KB untuk merealisasikan program KKBPK.
“Semua program akan kuatkan melalui kampung KP. Saat ini jumlah Kampung KB Sumbar sudah 192, kita menargetkan jumlah ini terus bertambah,” ujarnya.
Terkait angka kelahiran DefinisiTotal Fertility Rate (TFR), dia memaparkan bahwa kondisi terakhir cukup baik, diangka 2,5 persen. Tahun ini BKKBN menargetkan angka tersebut turun menjadi 2,1 persen. (Ridho)
