PADANG – Harapan masyarakat Ranah Pesisir untuk kembali menikmati akses aman melalui Jembatan Gantung Pelangai Gadang tampaknya masih harus bersabar. Proses pembangunan kembali jembatan yang rusak akibat bencana itu ternyata masih menempuh jalan panjang di tingkat pusat.
Selasa (10/2/2026), Anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal, mendatangi kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta guna menelusuri progres usulan pembangunan kembali Jembatan Pelangai Gadang serta dua jembatan gantung lainnya yang telah diajukan Pemkab Pesisir Selatan.
Awalnya, Novermal berencana bertemu Sekretaris Utama BNPB, Rustian. Namun karena sedang berkegiatan, ia diterima Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Afrial Rosya.
“Kita ingin memastikan sejauh mana progres usulan tiga jembatan gantung tersebut. Tim BNPB sudah turun langsung ke lapangan bersama Bupati, dan DED juga sudah kita serahkan,” ujar Novermal.
Dari pertemuan tersebut terungkap, pembangunan kembali Jembatan Pelangai Gadang tak bisa lagi ditangani melalui skema penanganan darurat dalam bentuk pekerjaan permanen. Hal itu menyusul adanya temuan BPK yang menegaskan pekerjaan permanen harus masuk dalam program hibah.
Masalahnya, tiga jembatan gantung yang diusulkan Pemkab Pessel belum masuk dalam daftar hibah tahun 2026.
“Namun akan diberi catatan khusus agar menjadi prioritas Bappenas, karena ini merupakan usulan bencana tahun 2024,” kata Novermal mengutip penjelasan Afrial.
Artinya, secara administratif, usulan tersebut tetap berjalan, namun belum memiliki kepastian waktu realisasi.
Informasi lain yang diperoleh, atas arahan pimpinan BNPB, ketiga jembatan gantung tersebut telah dimasukkan dalam daftar usulan R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) tahun 2025.
Dengan demikian, penanganannya akan digabung bersama paket rehab-rekon infrastruktur yang rusak akibat banjir dan tanah longsor 27 November 2025 lalu.
Skema ini memang membuka peluang, namun juga berarti pembangunan harus menunggu proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan program pascabencana 2025. Kapan realisasinya? Belum ada jawaban pasti.
Novermal berharap ada langkah politik yang lebih kuat agar pembangunan jembatan segera mendapatkan prioritas.
“Kita berharap Pak Bupati Hendrajoni dan Ibu Lisda Hendrajoni selaku Anggota DPR RI yang menjadi mitra kerja BNPB dapat segera bertemu Kepala BNPB untuk meminta direktif agar penanganan jembatan ini dipercepat,” tegasnya.
Ia menilai, kebutuhan masyarakat sudah sangat mendesak. Apalagi, dari lima jembatan gantung yang diusulkan ke Kementerian PUPR, tiga sudah dikerjakan dan dua lainnya dalam proses lelang.
“Artinya kalau ada percepatan koordinasi dan dorongan kuat, bukan tidak mungkin jembatan Pelangai Gadang juga bisa segera ditangani,” ujarnya. (almadi)
