PADANG-Ketua KONI Kota Padang, Erianto, tak ingin setengah-setengah dalam menjalankan roda organisasi. Demi memastikan seluruh program kerja berjalan maksimal, ia me-warning seluruh jajaran pengurus hingga karyawan sekretariat agar menjunjung tinggi disiplin kerja.
Erianto menegaskan, keberhasilan atau kegagalan KONI Padang bukan hanya tanggung jawab ketua, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur di dalamnya.
“Saya tidak ingin program yang sudah kita susun gagal hanya karena persoalan disiplin. Kunci sukses organisasi itu ada pada kedisiplinan kita bersama,” tegas Erianto, Selasa (10/2/2026).
Ketegasan tersebut bukan sekadar peringatan. Akibat pelanggaran disiplin yang dinilai berulang, dua orang tenaga sekretariat KONI Kota Padang terpaksa harus dinonaktifkan. Keputusan ini diambil setelah yang bersangkutan dinilai tak mengindahkan aturan meski telah diberikan surat peringatan.
“Kita terpaksa memberhentikan yang bersangkutan karena sudah diberi surat peringatan, namun tetap melanggar aturan jam masuk kerja yang telah ditetapkan,” jelas Erianto, yang juga anggota DPRD Kota Padang itu.
Menurutnya, langkah pemberhentian dilakukan secara prosedural dan melalui mekanisme organisasi. Unsur pimpinan KONI Kota Padang terlebih dahulu menggelar rapat sebelum keputusan diambil.
“Semua sudah melalui rapat unsur pimpinan. Jadi tidak benar jika disebut sewenang-wenang. Ini keputusan bersama, dan pemberhentian dilakukan secara hormat,” ujar Erianto.
Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Padang, Tri Putra Junaidi Nasution, menambahkan bahwa proses penonaktifan telah diawali dengan rapat pimpinan dan rapat pengurus inti, sebelum diterbitkannya Surat Peringatan (SP 1).
“Sebelum pemberhentian, kami sudah melakukan rapat pimpinan dan pengurus inti. Dari hasil kesepakatan bersama, kami keluarkan SP 1. Dalam surat itu juga sudah ditegaskan, jika sampai SP 2, maka langsung berujung pada pemberhentian,” terang Juned.
Namun, lanjutnya, peringatan tersebut tak direspons dengan perubahan sikap. Keduanya tetap dinilai tidak disiplin, sering datang terlambat, dan minim kontribusi kerja.
“Masukan dari unsur pimpinan cukup banyak. Yang bersangkutan sering hanya duduk-duduk dan datang terlambat. Setiap keputusan yang saya ambil selalu dikoordinasikan dengan ketua dan unsur pimpinan lainnya,” ujarnya.
Juned juga menegaskan, termasuk dalam kebijakan pemotongan honor sebelumnya, seluruhnya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan disampaikan secara terbuka kepada pengurus inti.
“Tidak ada pemotongan sepihak. Semua melalui kesepakatan dan diketahui pengurus inti. Jadi semuanya transparan,” ungkapnya. (almadi)
