Padang – Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Sumbar mendapat alokasi anggaran mencapai Rp1,3 triliun lebih di tahun 2019. Anggaran tahun ini diterima lebih besar sebesar 25 persen dibanding tahun lalu sebesar Rp 950 miliar.
Alokasi anggaran terbesar diperuntukkan untuk ketahanan pangan sebesar 52 persen, sebanyak 26,6 persen anggaran tersebut untuk mengerjakan pembangunan penanganan abrasi pantai dan pengendalian banjir, sebesar 10,12 persen untuk pengerjaan konservasi dan irigasi.
Selanjutnya 4,2 persen untuk pengerjaan pengelolaan air baku. Sisanya 5,2 persen untuk operasional dan perawatan jaringan irigasi, bendung dan infrastruktur sumber daya air lainnya.
“Anggaran sebesar itu yang paling banyak adalah untuk pembangunan inftrastruktur penunjang ketahanan pangan, sebesar 52 persen kira kira,”sebut Kepala BWSS V, Maryadi Utama
Dikatakannya, pembangunan penunjang ketahanan pangan itu diantaranya pembangunan Daerah Irigasi (DI). Seperti DI Batang Sinamar, kegiatan ini mendapatkan perpanjangan kontrak pada 2019. Sebelumnya sudah melewati kontrak tahun jamak yang harus berakhir pada 2018.
Kemudian pengerjaan DI Batang Bayang, Pasaman Barat. Pembangunan ini juga melanjutkan kontrak tahun jamak yang berakhir pada 2019. Sementara untuk DI Sawah Laweh mendapatkan dana tambahan dalam bentuk pengerjaan tahun tunggal.
Selain itu juga ada DI Antokan di Agam, DI Batang Anai di Padang Pariaman. Jaringan Irigasi Ampang Tulak, Ampiang Parak Pesisir Selatan.
Maryadi Utama juga merinci, untuk abrasi pantai diperuntukkan untuk pengamanan pantai Tiku, Agam. Pengamanan Pantai Gondroria, Kota Pariaman. Dan penanganan pantai Kota Padang.
Untuk pengerjaan pengendalian banjir, dilakukan di Batang Agam Kota Payakumbuh yang dikerjakan dengan kontrak tahun jamak. Pengerjaan pengendalian banjir Batang Kuranji di Kota Padang, Muara Kandih di Pesisir Selatan.
Perincian untuk pengerjaan konservasi dan irigasi. Seperti konservasi embung dan jaringan irigasi. Seperti, pembangunan sejumlah embung seperti, Embung Tabek Gadang Bukittinggi.
“Ditambah 4,2 persen untuk pengerjaan pengelolaan air baku. Sisanya 5,2 persen untuk operasional dan perawatan jaringan irigasi, bendung dan infrastruktur sumber daya air lainnya,”jelas Maryadi.
Sementara itu, pada 2019 Sumbar kembali menerima program Padat Karya Tunai untuk irigasi sebanyak 350 lokasi pada 19 kabupaten/kota dengan total anggaran Rp68,2 miliar.
Masing-masing titik mendapatkan Rp195 juta. Dengan asumsi, satu titik saluran irigasi dapat mencakup 10 hektar. Program padat karya ini akan menambah lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar.
“Karena sistemnya adalah swakelola, maka kita yakin akan menambah pendapatan masyarakat. Selain irigasinya baik, pendapatannya juga bertambah,”sebutnya.
Program Padat Karya Tunai memberikan manfaat langsung ke masyarakat. Karena, uang beredar di masyarakat semakin banyak sehingga konsumsi dan daya beli masyarakat desa naik.
Pengerjaannya, masyarakat mengajukan proposal, kemudian disetujui. Setelah itu pengerjaannya dalam bentuk fisik, apakah pemeliharaan atau betonisasi saluran tersier irigasi.
Dengan operasi dan pemeliharaan irigasi, pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi petani dalam perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi sekaligus memberikan tambahan penghasilan bagi para petani tersebut.(ridho)
