Ekobis  

FSP ISI Desak Pemerintah Lakukan Moratorium Pembangunan Pabrik Semen Baru

IMG-20180716-WA0134

PADANG – Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSP ISI) mendesak agar pemerintah untuk melakukan moratorium pendirian pabrik semen di Indonesia, karena dampak dari pendirian pabrik semen baru yang mayoritas berasal dari investor Cina itu, membuat produksi semen semakin over kapasitas.

“Saat ini kelebihan semen secara nasional mencapai 40 ribu ton per tahun, dan kami sudah surati Presiden pada 2017 lalu. Harusnya, Presiden melakukan moratorium pendirian pabrik semen baru di Indonesia,” kata Ketua Umum FSP ISI, Widjajadi saat Worskhop Industri All Gobal Union yang digelar di Padang, Senin (16/7/2018) siang.

Selain meminta Presiden Jokowi untuk melakukan moratorium, Widjajadi juga menyebut pada 2017 lalu pihaknya juga sudah menyurati Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Periindustrian, karena perusahaan semen yang baru saja berdiri di Indonesia, tidak memperdulikan aturan dan perundang-undangan tenaga kerja.

“Banyak dari perusahaan asing tersebut yang melarang karyawannya untuk mendirikan serikat pekerja, dan itu bertolak belakang pada aturan di Indonesia dan dunia, karena menjadi anggota serikat pekerja itu adalah bagian dari Hak Azasi Manusia. Namun sayangnya, tidak ada tindakan rill di lapangan yang dilakukan oleh kementerian tersebut,” katanya.

FSI ISI, lanjut Widjajadi, saat ini juga khawatir dengan kondisi industri semen yang sudah ada di Indonesia. Sebab, perusahaan semen baru tersebut menjual semen jauh di bawah harga pasar semen di Indonesia, dan itu membuat perusahaan semen yang sebelumnya eksis di Indonesia, terpaksa melakukan perang harga di tingkat pemasaran.

Bahkan dampak dari perang harga itu, sebutnya, juga membuat perusahaan semen Indonesia, baik swasta maupun semen milik BUMN, terpaksa melakukan langkah-langkah yang merugikan Pekerja bahkan brrdampak pada pengurangan karyawan .

Widjajadi melanjutkan, telah menjalin komunikasi dengan Asosiasi Semen Indonesia (ASI) untuk bersama-sama beraduensi dengan pemerintah terkait kebijakan yang dilakukan Pemerintah, termasuk kebijakan soal impor klinker. Bahkan, FSI ISI dan ASI telah menyamakan langkah bahwa ini adalah perjuangan bersama Perusahaan dan Serikat Pekerja industri semen di Indonesia.(*)

Tinggalkan Balasan