Lintau Buo – Kecamatan ini punya sentra peternakan yang potensial. Terutama ternak puyuh. Mereka terhalang mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR). Semua diungkap Walinagari Pangian, Walinagari Taluk, Walinagari Tigo Jangko, dan Walinagari Buo di Gedung Kontroleur Kecamatan Lintau Buo, Kamis 9 Agustus 2018.
Salah satu peternak itu adalah Walinagari Pangian, Abdul Wazid Dt. Indomangkuto. Walinagari ini punya ternak unggas 8.000 ekor, beberapa ekor sapi dan truk memanfaatkan kredit perbankan.
“Saya bersyukur sekali mendapatkan tambahan informasi tentang KUR ini. Hal ini akan disosialisasikan juga dengan masyarakat nagari kami,” ujarnya.
Dikatakannya, KUR yang berbunga 7 persen tentu sangat membantu pelaku usaha. Lebih menguntungkan dibanding pola kredit komersil. Bahkan dia mengaku saat mengajukan kredit untuk penggemukan sapi, malah ditawari kredit yang
Walinagari Taluk, Pendi Aswil menyebutkan banyak anak nagarinya yang tertarik untuk memanfaatkan KUR tapi terkendala agunan. Ada juga yang tak bisa karena terbentur masalah BI ceking.
“Sebaiknya ada batasan BI ceking ini. Jangan sampai orang tuanya atau saudaranya yang pernah bermasalah di bank atau leasing, anak atau saudara lainnya terhalang mengakses kredit perbankan. Mohon ini jadi perhatian,” tegasnya.
Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP, MH, mengajak empat walinagari di Lintau Buo untuk mendorong anak nagarinya berlomba mengakses KUR. Pahami kiat-kiatnya agar banyak yang jadi pelaku usaha.
Ingatkan juga mereka agar hati-hati berurusan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya. Kini jika menunggak di salah satu lembaga keuangan termasuk leasing, data kita muncul di BI ceking. Ada tingkata/levelnya.
“Level BI ceking ini sangat menentukan penilaian bank dalam mengabulkan pinjaman kita. Karakter kita yang pertama dinilai perbankan. Jika baik, bisa saja bank memberikan pinjaman tanpa agunan,” ungkapnya.
Terkait permintaan Ketua KAN Buo, Julian Mahmud Dt Panduko Sutan, untuk memperjelas tugas DPD RI, Leonardy menjelaskan sama dengan anggota DPR, DPRD Sumbar dan DPRD Tanah Datar.
Pertama menyerap aspirasi, kedua memperjuangkannya, memberikan edukasi politik terhadap masyarakat memberikan informasi terkait program pemerintah kepada masyarakat. Senator dan legislatif juga harus melakukan upaya-upaya meredam konflik.
Embung Sungai Manggih di Jorong Patameh pun minta diperjuangkan oleh Leonardy. Balai Sungai telah datang melakukan survei, kini tak tahu kelanjutannya. (*)
