PESISIR SELATAN-Pertemuan Evaluasi Capaian Program Bangga Kencana dan PPS Bersama Perkadis Bangga Kencana, Pandan View, Pesisir Selatan, 23-24 Oktober 2023.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala OPD KB kabupaten/kota se Sumatera Barat, ketua Perkadis Sumbar Ardinal, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Nova Dewita, Katim (ketua tim) dan Anggota Tim dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, kegiatan ini dibuka oleh kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Fatmawati
Fatmawati mengatakan pada sambutannya tujuan dibentuknya kegiatan ini adalah untuk membangun kerja sama yang erat antar sesama kepala dinas OPD KB se-Sumatera Barat dengan perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di wilayah Sumatera Barat.
Melalui forum Perkadis ini diharapkan koordinasi dan komitmen terhadap program bangga kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Sumatera Barat dapat lebih ditingkatkan. Ia menambahkan dalam pencapaian Pengendalian Lapangan terutama Kegiatan pada Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL, PIK Remaja dan UPPKA ini membantu dalam membina PUS yang ber-KB dan juga menunjang peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).
Sementara itu kaper BKKBN Sumbar mengungkapkan dari hasil pendataan keluarga dari tahun 2021 dan 2022, Sumatera Barat naik dari 53,54 menkadi 56,12. 7 Kota yang ada di Sumatera Barat semua berada di atas rata-rata provinsi, namun 12 kabupaten yang ada masih berada di bawah rata-rata provinsi.
Sedangkan dari cakupan laporan poktan bulan September 2023, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Pasaman, Kab. Kep. Mentawai, Kab. Pasaman Barat, Kota Solok dan Kota Padang Panjang cakupannya beberapa poktan masih ada yang di bawah 90 persen. Pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 ini akan dilaksanakan kegiatan oleh Bidang ADPIN bersama Bidang KSPK untuk evaluasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas dari Kelompok Kegiatan di lapangan.
Lebih lanjut ia mengatakan monitoring dan evaluasi pada dasarnya adalah mekanisme pengendalian pelaksanaan program yang merupakan upaya sistemik dalam proses manajemen dalam rangka mengamankan sistem yang lebih besar, dimana setiap komponen memiliki satu keterpaduan dan tidak menyimpangan. “Melalui monitoring dan evaluasi yang komprehensif dan integratif akan dapat dilihat kesesuaian proses dengan apa yang direncanakan, kesesuaian pencapaian tujuan dengan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya menjadi efektif dan efisien,” ujar Fatmawati.
“Capaian peserta KB Aktif atau mCPR kita pada bulan September 2023 sebesar 62,39% dengan Jumlah PUS yang ada di Sumatera Barat sebesar 684.350, target PA MKJP pada bulan September sudah tercapai 81,27%, “kata Fatmawati.
Tingkat putus pakai kontrasepsi (DO) pada bulan September 2023 secara provinsi masih dikategorikan wajar karena mungkin ada yang tidak PUS lagi. Untuk Kab/Kota yang tinggi tingkat putus pakainya sementara dalam analisa kami karena kabupaten/kota melakukan pelayanan KB baru kepada PUS yang berada di wilayah kab/kota nya (service point) seperti Kota Padang Panjang, Kab. Dharmasraya dan Kota Pariaman.
“Kondisi unmetneed Sumatera Barat masih 18,81%, Kab/Kota yang masih tinggi unmetneed nya antara lain Kab. Kep. Mentawai, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam, Kita coba analisis kuadran data prevalensi stunting dengan unmetneed. Faktor jumlah anak dan dekatnya jarak anak penyumbang terjadi kasus stunting, “tutur Fatmawati.
Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa Realisasi DAK Fisik Bidang KB Tahun 2023 dari sumber morena yang ditarik pada tanggal 18 Oktober 2023 tercatat realisasi yang sudah mencapai 90% lebih yaitu Kab. Agam, Kab. Kep. Mentawai dan Kota Bukittinggi. Capaian yang belum ada yaitu Kota Pariaman, Kab. Pasaman dan Kab. Tanah Datar. Mohon Informasi Bapak/Ibu apakah sudah terealisasi namun belum terlaporkan melalui morena atau masih dalam proses kontrak.
Untuk capaian DAK Non Fisik (BOKB) secara provinsi masih 44,28%, Kabupaten Sijunjung tertinggi masih diangka 57,87%, terendah yang belum mencapai 25% yaitu Kota Sawahlunto, Kota Solok dan Kab. Kep. Mentawai.
Ia berharap semoga pada triwulan 4 bisa memaksimalkan kegiatan dan realisasi DAK Non Fisik Bidang KB terutama Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
Diakhir sambutannya Fatmawati menyebutkan terkait DAK PMT di masing-masing Kab/Kota dapat dikoordinasikan untuk memenuhi kebutuhan PMT bagi sasaran yang membutuhkan. “Tentunya TPK bisa membantu memantau sasaran yang telah diberikan PMT tersebut serta pertumbuhan dan perkembangannya menjadi lebih baik”, tutup Fatmawati.
Sementara itu katim Adpin, Mardajendri dalam laporannya mengatakan bahwa monitoring dan Evaluasi menjadi elemen penting dalam pelaksanaan program guna menghasilkan informasi tentang proses dan tahapan-tahapan pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala dan tantangan, serta melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting semester 2 Tahun 2023 masing masing kabupaten/kota serta mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dan mencari solusi atas permasalahan tersebut dan menyusun rencana tindak lanjut agar capaian program yang rendah bisa dikejar menjadi naik sesuai dengan target yang ditetapkan, ” ujarnya.
Adapun Materi yang akan disampaikan adalah, gambaran capaian program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting per bulan September 2023 serta Evaluasi realisasi anggaran dan kegiatan tahun 2023. (Naldi)
