Padang- Surat Keputusan (SK) kepengurusan KONI Sumbar entah berapa kali bergonti-ganti, namun gubernur tak juga bergeming. Dibilang menolak tidak pula. Dikatakan setuju entahlah. Ibarat digantung tak bertali. Lalu apa akal agar olahraga Sumbar selamat?
“Jalan satu-satunya jadikan gubernur Mahyeldi Plt KONI Sumbar agar olahraga berjalan seperti sediakala. Tapi apa boleh gubernur sebagai ketua KONI dan tak melanggar aturan,” tanya mantan pegulat nasional, Tarmizi Mawardi Sabtu (28/1/2023)
Jika KONI Sumbar dipegang oleh gubernur Mahyeldi tidak ada aturan yang dilanggar. Contohnya, gubernur provinsi Maluku, Murad Ismail terpilih secara aklamasi sebagai ketua KONI priode 2022-2026, langsung dilantik oleh ketua KONI Pusat Marciano Norman.
”Kalau begitu ambil alih saja KONI Sumbar oleh gubernur. Ini demi menyelamatkan atlit yang sudah banyak kabur ke daerah lain,” kata ketua Indonesia Pickleball Federation Sumbar, Tarmizi.
Pendiri olahraga Pickleball Sumbar itu menilai, kondisi kepengurusan KONI yang dipimpin Roni Pahlawan tampaknya tidak direstui oleh orang nomor satu Sumbar. Bagaimana pun upaya mengonta-ganti SK KONI sekali pun masuk nama anaknya. Gubernur tetap tidak bergeming.
“Saya juga heran kenapa gubernur bersikap kayak gitu. Biasa jadi beliau tersinggung kena puncak kadanya. Jadi jalan satu-satunya mundur sajalah Roni Pahlawan dari KONI Sumbar,” ujar perantau sukses dari USA itu.
Seandainya KONI diambil alih gubernur, dia optimis masalah anggaran untuk atlet dan pembinaan olahraga berjalan lancar.” Karena semua anggaran gubernur yang menentukan sebab dia orang nomor satu. Buat apa Roni sebagai ketua KONI tapi anggaran yang diperolah kecil diberikan pemerintah daerah,” sebut Tarmizi. (almadi)
