Jakarta – Gubernur Sumatera Barat kembali menerima penghargaan Pemerintah Indonesia kepada enetitas pemerintah atas Capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2013 s/d 2018,di gedung Dharmapala Kementerian Keuangan RI, Kamis 20 September 2018.
Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2018 dengan tema Pengelolaan keuangan negara yang sehat untuk Indonesia kuat.
Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, penghargaan diberikan kepada daerah dalam Wujudnya apresiasi kepada entitas pelaporan yg memperoleh WTP.
“Entitas pelaporan yang memperoleh WTP terlihat dari meningkatkan pemahaman pengelolaan keungan negara yg transparan , akutabilitas dan profesional, menjaga mementum pancapaiaan program-program prioritas nasional, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program-program prioritas nasional,” terangnya.
Gubernur menjelaskan, opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah juga diberikan 8 provinsi yang telah menerima penghargaan 5 kali berturut. Semua ini dilihat dari daerah yang petumbuhan ekonominya diatas rata-rata Nasional.
“Opini WTP yang diterima 8 daerah dengan penghargaan 5 kali berturut-turut memberikan pengaruh, pengangguran lebih rendah dari rata-rata nasional sedangkan indek pembangunan manusia lebih tinggi dari indek pembangunan manusia nasional untuk jenis rasio lebih kecil dari pemerintah pusat,” sebut Irwan.
Menteri Keuangan Sri Muliani dalam sambutannya juga menyampaikan, pemberian WTP ini kepada pemerintah daerah atas perhatian mengurangi tata kelola yang buruk (korupsi). Sedangkan peningkatkan capaian juga diiringi dengan pemanfaatan informasi pada laporan keungan tersebut.
“Laporan jangan disimpan di dalam lemari tetapi informasinya juga harus di manfaatkan dalam perencanaan, evaluasi dan pengembil keputusan strategi lainnya,”pintanya.
Pemanfatan informasi pada laporan keuangan antara lain untuk perencanaan alokasi anggaran, Penetapan target-target,PNBP, penatausahaan aset berupa barang milik negara dan daerah, Evaluasi program dan kegiatan pemerintah, Investasi dan impor harus diperbaiki kebijakan sedangkan presentase Indonesia tahun 2018 Pertumbuhan ekonomi 5,16%, Tingkat pengguran 5,13%,Tingkat kemiskinan 9,8%.
Penerimaan negara 5,48% Realisasi penyerapan belanja negara 51,5%, Realisasi transfer ke daerah dan dana desa 58,6%, Divisit 1,02%, Inflasi 3.2%, Tingkat kredit macet 2,7%, Rata-rata pertumbuhan kredit 10-12%.
Sementara untuk Tantangan SDM daya saing SDM kita nasih kalah dibadingkan dengan negara lain Indonesia berada di urutan 77 dari total 119 negara d dunia dalam peringkat global tolent competitiveness index (GTCI) Tahun 2018, ujar Sri Muliani.
RAPBN tahun 2019 yang diajukan pemerintah mengambil tema APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan (invstasi) sumber daya manusia (SDM).(fit)
