Padang- Bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bagi warga terdampak bencana di Sumatera Barat dinilai menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong kemandirian pascabencana.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, , saat menghadiri penyerahan bantuan penanggulangan bencana di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2/26).
Pada kesempatan itu, Menteri Ketenagakerjaan RI menyalurkan bantuan senilai Rp30,3 miliar. Bantuan diberikan dalam bentuk program pemberdayaan serta bantuan langsung kepada masyarakat terdampak bencana.
Program yang disalurkan antara lain pembangunan lima Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), paket pelatihan vokasi dan sertifikasi bagi 5.008 orang, Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) bagi 100 orang, 20 paket kegiatan padat karya, bantuan sumur bor dan mesin air sebanyak dua unit, serta bantuan langsung untuk 125 korban terdampak bencana.
“Alhamdulillah, pelatihan dan sarana yang diberikan sangat dibutuhkan warga terdampak bencana dan akan mempercepat pemulihan sehingga mereka bisa mandiri,” ujar Muhidi.
Ia juga mendorong pemerintah daerah segera melakukan pendataan kebutuhan wilayah agar pembangunan BLKK tepat sasaran. Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan jenis pelatihan sesuai kebutuhan lokal sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat.
Sementara itu, Yassierli menegaskan bantuan tersebut merupakan komitmen pemerintah agar pemulihan pascabencana berjalan cepat sekaligus berkelanjutan.
“Pemulihan pascabencana adalah kerja bersama. Keberhasilan program sangat ditentukan sinergi pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan masyarakat,” katanya.
Ia berharap bencana tidak mematahkan semangat masyarakat, tetapi menjadi momentum bangkit lebih kuat melalui peningkatan keterampilan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Di sisi lain, Gubernur Sumatera Barat mengungkapkan bencana yang terjadi pada November 2025 berdampak luas, tidak hanya pada infrastruktur tetapi juga sektor ketenagakerjaan.
Menurutnya, pemulihan tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik, melainkan harus disertai pemulihan ekonomi masyarakat.
“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Sumbar, kami mengucapkan terima kasih. Bantuan ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi intervensi strategis untuk membuka kembali kesempatan kerja,” ujarnya.
Mahyeldi menambahkan program padat karya dan tenaga kerja mandiri sangat relevan mendorong kebangkitan ekonomi lokal, mengingat Sumatera Barat memiliki lebih dari 700 ribu unit UMKM sebagai tulang punggung perekonomian.
Pemerintah Provinsi Sumbar pun berkomitmen mengawal seluruh program bantuan bersama pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat terdampak bencana.(gulo)
