Jakarta – Tak sia sia Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit bersama beberapa Bupati dan Walikota se Sumatera Barat melakukan audiensi dengan Menteri Tenaga kerja Muhammad Hanif Dhakiri yang bertempat di BPPLK Bekasi, Jakarta, Selasa ( 19/9/ 2018.).
“Alhamdulilah pada tahun 2019 kita mendapatkan alokasi anggaran sekitar 5,7 Triliun,” ujar Nasrul Abit Senang.
Dirinya menyampaikan, ada tujuh BLK yang mendapat bantuan dari kementerian tenaga kerja melalui dana APBN. Diantaranya yaitu BLK Lubuk Sikaping (Kab. Pasaman), BLK Sijunjung (Kab. Sijunjung), dan BLK Sungai Dareh.
Dalam kesempatan tersebut Nasrul Abit juga menjelaskan kepada Menteri Tenaga Kerja RI, kebijakan pengelolaan ketenagakerjaan Sumatera Barat 2018/2019 Sumatera Barat.
“Dalam regulasi ketenagakerjaan,di Sumbar telah menyusun Dokumen Perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD) Provinsi Sumbar Tahun 2017 s/d 2021. Sedangkan untuk PKTD Kab/Kota Se Sumbar kecuali Kota Padang Panjang dan Mentawai dalam proses penyelesaiaan dan pembahasan Raperda Provinsi Sumbar tentang pengelolaan Ketenagakerjaan bersama DPRD Provinsi Sumbar,”Ucap Wagub Nasrul Abit.
Orang nomor dua di Sumbar ini juga paparkan program 2018 dan rencana aksi 2019 dengan beberapa kegiatan antara lain seperti, pelatihan berbasis kompetensi pada 2018 paket pelatihan sebanyak 505 paket peserta 8080 orang dana APBN, APBD provinsi 37 Paket, APBD Kab/Kota 88 Paket dan dana Desa/Nagari 27 Paket. Sementara itu untuk tahun 2019 rencana 736 Paket Pelatihan dengan 11.776 peserta.
Pemagangan dalam dan luar negeri pada tahun 2018 telah menempatkan 382 orang tenaga kerja magang di dalam negeri sementara 78 orang tenaga magang di kirim ke jepang. Rencana tahun 2019 peserta tenaga magang dalam negeri 932 orang dan tenaga magang ke Jepang 400 orang.
Nasrul Abit juga terangkan aplikasi Bursa khusus online ( BKOL) yang merupakan pengembangan aplikasi Bursa Kerja Khusus ( BKK). Aplikasi BKOL berguna mempertemukan pencari kerja khususnya SMK dengan pemberi kerja. Senergitas BKK online dengan melibatkan 255 SMK se Sumbar, 8.300 perusahaan mikro & kecil dan usaha menengah dan besar.
Ia menyatakan, untuk Tahun 2019 strategi Sumbar bagaimana menjembatani 10.000 lulusan SMK untuk ditemparkan pada badan usaha di dalam dan luar negeri.
“Banyak pemaparan program yang kami sampaikan kepada Bapak Menteri. Semoga saja bisa terealisasi untuk tahun 2019 mendatang,”harap Nasrul Abit.
Dalam auduensi tersebut, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyambut baik program Sumbar kedepannya. Pihaknya akan menindak lanjuti sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kementrian tenaga kerja RI.
Urusan tenaga kerja dikatakan Hanif dianggap selama ini selalu dipinggirkan dalam mengambil kebijakan. Padahal sebenarnya urusan tenaga kerja merupakan urusan yang strategis di Indonesia.
“kita jangan tergantung dengan SDA kita harus beralih dengan kemampuan SDM karena di lihat dari pendidikan masih rendah dan tidak mempunyai keterampilan,”ungkapnya.
Hanif juga sampaikan, sangat dibutuhkan peran dari kebijakan dari kepala daerah Provinsi dan Kab/kota dengan memperbanyak pelatihan keterampilan dan kapasitas meningkatkan kapasitas SDM serta melakukan pendekatan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Kementrian Tenaga Kerja RI.(fit)
