Jakarta — “Apa yang disampaikan Presiden adalah arah besar yang patut kita dukung. Namun, implementasinya harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh secara optimal, termasuk Sumatra Barat,” ujar Shadiq Pasadigoe, selaku Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, ketika diminta tanggapannya menyoal pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Presiden memaparkan capaian kinerja pemerintahan, tantangan pembangunan ke depan, serta arah kebijakan strategis, termasuk penyiapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai panduan pembangunan jangka panjang.
Shadiq mengapresiasi visi tersebut, namun menekankan pentingnya langkah nyata yang lebih detail dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Tokoh masyarakat Sumbar, Shadiq merupakan legislator NasDem dari Dapil Sumbar I (Kabupaten Dhamasraya, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Padang, Padang Panjang, Sawah Lunto, dan Kota Solok).
Menurutnya, kondisi Provinsi Sumbar saat ini masih menghadapi tantangan klasik seperti keterbatasan infrastruktur pedesaan, ketimpangan pembangunan antara kota dan nagari, serta perlunya peningkatan akses modal dan digitalisasi bagi UMKM. Padahal, Sumbar memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang dapat menopang pertumbuhan nasional.
Shadiq juga memberikan kritik konstruktif terhadap pidato Presiden. Ia menilai bahwa rencana besar yang disampaikan perlu dilengkapi dengan skema implementasi teknis, seperti insentif investasi untuk industri lokal, strategi penguatan pelatihan vokasi, dan kebijakan energi yang terjangkau untuk daerah terpencil.
“Kami di DPR, sesuai fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, akan mendorong agar kebijakan nasional memiliki turunan regulasi yang jelas, baik dalam bentuk perpres maupun aturan teknis lainnya, sehingga daerah punya keleluasaan untuk mengakselerasi pembangunan,” jelasnya.
Sebagai kader Partai NasDem, Shadiq menegaskan bahwa arah dan kebijakan partai yang diatur dalam AD/ART menitikberatkan pada restorasi Indonesia, percepatan transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penguatan partisipasi masyarakat.
Ia berharap visi Presiden dapat berjalan seiring dengan semangat Partai NasDem yang mengedepankan politik tanpa mahar, keberpihakan pada rakyat, dan konsistensi pada konstitusi serta peraturan perundang-undangan.
Menutup tanggapannya, Shadiq menyampaikan harapan agar PPHN dapat segera disahkan sebagai pijakan kebijakan jangka panjang, disertai pemerataan pembangunan di seluruh provinsi.
“Sumatra Barat siap menjadi contoh daerah yang maju, mandiri, dan tetap menjaga nilai-nilai budaya, asalkan kebijakan pusat benar-benar berpihak dan konsisten dijalankan,” tegasnya. (*/Agusmardi)
