PADANG -Kebijakan kenaikan sewa Lapangan Tenis milik Disperindag Sumbar memantik kegelisahan serius. Bukan hanya soal angka, tapi soal nasib puluhan calon atlet tenis yang kini berada di ujung tanduk.
Dari sebelumnya Rp25 juta per tahun, nilai sewa mendadak “meledak” menjadi Rp115 juta, kenaikan lebih dari empat kali lipat. Dampaknya langsung terasa di Lapangan Tenis Jalan Setia Budi, Padang. Puluhan siswa Iwan Tenis School (ITS) yang selama bertahun-tahun digembleng untuk menjadi atlet justru kini diliputi kecemasan.
“Latihan jadi tidak fokus. Om Iwan saja kelihatan tertekan. Kalau lapangan ini tidak bisa disewa lagi, kami mau latihan di mana?” ujar salah seorang siswa ITS dengan nada cemas, Minggu (4/1/2026).
ITS bukan penyewa biasa. Selain membayar sewa, sekolah tenis ini menjaga, merawat, dan menghidupkan lapangan yang selama ini menjadi aset Pemprov Sumbar. Lapangan yang dulunya minim aktivitas kini ramai oleh anak-anak usia dini hingga remaja yang serius menekuni tenis.
Namun, pada 2025, Disperindag Sumbar mengajukan penilaian ulang aset ke BPKAD Sumbar. Alih-alih mempertimbangkan fungsi sosial dan pembinaan olahraga, BPKAD justru menetapkan nilai sewa fantastis, Rp115 juta per tahun.
Keputusan ini dinilai banyak pihak sebagai tamparan keras bagi dunia pembinaan olahraga. Pemerhati tenis Sumbar, Syahrial Syarif, menyebut kebijakan tersebut “membunuh pembinaan secara perlahan”.
“Ini bukan sekadar kenaikan sewa. Ini kebijakan yang tidak punya kepekaan terhadap pembinaan atlet. ITS itu aset olahraga, bukan beban daerah. Kalau disamakan dengan sewa komersial, pembinaan tenis bisa kolaps,” tegas Syahrial.
Syahrial yang juga Ketua Tuah Sakato Tenis Club menilai Pemprov Sumbar keliru jika melihat lapangan tenis semata sebagai objek pendapatan daerah.
“Lapangan itu milik rakyat. Harusnya jadi pusat pembinaan dan kebugaran ASN. Jam kosong boleh disewakan, tapi dengan tarif yang masuk akal, bukan tarif yang mematikan sekolah tenis,” katanya.
“Kalau logikanya murni bisnis, siapa yang diuntungkan? Daerah mungkin dapat angka di atas kertas, tapi Sumbar kehilangan generasi atlet. Ini kebijakan pendek, tidak visioner,” sindirnya.
Kenaikan sewa dari Rp25 juta ke Rp115 juta bukan sekadar lonjakan angka. Itu adalah alarm, bahwa pembinaan olahraga bisa kalah oleh hitung-hitungan administrasi. Jika ITS angkat kaki, yang hilang bukan hanya penyewa, tapi harapan puluhan anak yang sedang menata masa depan lewat raket dan lapangan. (Agusmardi)
