Padang — Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Sumbar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) eksistensi kepalangmerahan di Ranah Minang.
RDP Komisi V DPRD bersama PMI Sumbar dimulai pada Senin (24/2/2025) sore di Gedung DPRD Sumbar, Jln Khatib Sulaiman. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman, dan dihadiri Wakil Ketua Komisi V, Nurfirmanwansyah dan Sri Kumala Dewi, anggota Komisi V DPRD Sumbar.
“Eksistensi PMI Sumbar dinilai sangat penting keberadaannya karena wilayah geografis Sumatera Barat yang sering terjadi bencana,” ujar Lazuardi Erman, saat membuka RDP Komisi V.
Sementara itu, Wakil.Ketua Komisi V DPRD Sumbar Nurfirmanwansyah kepada wartawan media ini, Senin (24/2) usai RDP mengungkapkan bahwa pihaknya konsisten mendorong PMI Sumbar untuk terus berinovasi mengembangkan kiprahnya agar selalu profesional, mandiri, dan dicintai masyarakat.
“Saya harapkan PMI Sumbar semakin dekat dengan masyarakat dan selalu membantu serta melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” harapnya.
Sementara itu, Sri Kumala Dewi mengapresiasi eksistensi PMI Sumbar terutama dalam memberikan pelayanan kemanusiaan dalam berbagai peristiwa, terutama musibah bencana alam.
“PMI Sumbar mesti menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan pertama kepada setiap orang yang membutuhkan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, pimpinan Komisi V DPRD Sumbar berkomitmen memberikan dukungan terkait dengan kegiatan PMI Sumbar yang memerlukan penambahan dana supaya kegiatan kepalangmerahan berjalan lancar.
Dari pantauan media ini, pengurus PMI Sumbar langsung dipimpin ketuanya, Aristo Munandar, dan wakil ketua PMI Sumbar lainya, Zaitul Ikhlas, Mulyadi, Aim Zein, Afando Ekardo, Mirwan Pulungan Eko Yanche Edrie dan Joelle, Kepala Markas PMI Sumbar.
Saat itu, Ketua PMI Sumbar, Aristo Munandar menyampaikan sejarah singkat PMI Sumbar dan kegiatan kepalangmerahan yang telah dilaksanakan pada setahun belakangan.
“Dari berbagai program yang dilakukan pada tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, banyak kegiatan yang dilakukan sementara dana tidak mampu menutupi. Untuk itu, butuh dukungan Komisi V DPRD Sumbar, agar kegiatan PMI Sumbar berjalan lebih lancar,”pungkasnya.(mardi)
