Padang – 150 guru honor R4 yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer 4 Provinsi Sumatera Barat mengadukan nasib mereka ke DPRD Sumbar.
Rombongan yang dipimpin Afrizal diterima langsung Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, didampingi Asisten III Pemprov Sumbar, Hamidi, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar yang diwakili Suriyanto, serta Kepala BKD Sumbar yang diwakili Novi, di ruang khusus 1 DPRD Sumbar, Jumat (19/9/2025) sore.
Afrizal menyampaikan, kedatangan mereka ke DPRD Sumbar bertujuan berdialog dan menyuarakan kekecewaan atas belum diangkatnya guru honor R4 menjadi PPPK paruh waktu.
“Banyak di antara kami yang telah mengabdi selama 10 hingga 15 tahun. Ini yang perlu kami pertanyakan kepada pemerintah Sumatera Barat,” jelas Afrizal.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyatakan pihaknya menyambut baik kunjungan guru honor R4. Muhidi menegaskan, pihak DPRD akan memperjuangkan nasib mereka hingga ke pemerintah pusat.
Sementara itu, Asisten III Pemprov Sumbar dan Kepala BKD menjelaskan bahwa keterlambatan pengangkatan PPPK paruh waktu disebabkan keterbatasan anggaran APBD Sumbar. “Saat ini APBD kita masih kecil sehingga belum mampu menggaji mereka. Jika APBD meningkat, pemerintah daerah akan berusaha mengangkat R4 menjadi PPPK paruh waktu,” kata mereka.
Muhidi menambahkan, persoalan ini akan segera dibawa ke pemerintah pusat bersama Asisten III, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKD, dan Komisi V DPRD Sumbar. “Saya akan ikut mendampingi rombongan ke Jakarta,” ujar Muhidi.
Salah seorang guru honor dari Pasaman berharap proses ini segera dilakukan. “Bulan Oktober akan menjadi batas terakhir pengangkatan guru PPPK. Jika terlambat, peluang kami menjadi PPPK paruh waktu akan tertutup,” ungkapnya.
Dengan langkah ini, DPRD Sumbar menunjukkan komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan guru honor R4 dan membuka peluang pengangkatan PPPK paruh waktu di Sumatera Barat.(gulo)
