Oleh: Almadi
(Wartawan Muda)
Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) terus bergolak. Berhenti sejenak lalu bergolak lagi. Kondisi ini terus tercipta. Perseteruan pengambilalihan kekuasaan partai berlambang Ka’bah ini sudah terjadi sejak dahulu kala, eranya Orde Baru. Anehnya, meski selalu dihajar ” badai” partai kebanggaan umat Islam ini tetap kokoh sekuat batu karang.
Zamannya Orde Baru, PPP begitu ditakuti oleh Golkar. Berbagai cara dilakukan kala itu, bagaimana suara umat Islam dapat dikuasai Golkar. Hasilnya, setiap Pemilu legilatif PPP selalu urutan kedua setelah Golkar. Penghancuran partai ini sudah dimulai sejak dahulu. Modusnya sederhana, bagaimana pimpinan PPP bersitegang dan ribut melulu. Tujuan tak lain untuk memporoti suara umat muslim yang semakin seksi.
Saat ini, PPP kembali terjadi perebutan kekuasaan dilevel pusat. Dampaknya tentu ke Sumatera Barat. Perseteruan Djan Faridz cs dengan Romahurmuziy cs makin hari makin panas. Sebelumnya kubu Romi cs, di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menyatakan PPP yang sah adalah di bawah kepengurusan Ketum Romahurmuziy sesuai dengan SK Kemenkum HAM.
Namun, tak berapa lama kemudian, kembali kubu Djan Faridz cs bernafas lega, karena putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 79 tanggal 12 Juni 2017 yang diklaim kubu Romahurmuziy. Justru menguatkan posisi Djan Faridz Cs memimpin partai Ka’bah. Kondisi ini, membuat kubu Djan Faridz cs khususnya di Sumbar di bawah pimpinan Irwan Fikri, SH kembali berdarah.
Irwan Fikri cs bagaikan dapat darah segar. Padahal, begitu kubu Romi di atas angin semuanya tiarap. Tak ada yang berani “mancogok” atau membantah apa yang dilakukan kubu Romi cs di Sumbar. Namun dibalik semuanya itu, kubu Irwan Fikri cs tetap optimis dan punya keyakinan badai pasti berlalu. Politik hukum di negeri ini masih dipegang penguasa. Satu saat bakal datang “keadilan dari langit”.
Perlahan tapi pasti keadilan dari langit mulai memperlihatkan wujudnya. Beberapa bulan sebelumnya, kubu Irwan Fikri cs hanya planga-plongo saja melihat baliho kubu sebelah terpasang disetiap simpang jalan di Padang. Seakan menyatakan, inilah pemenang sebenarnya. Sekarang, giliran Irwan Fikri cs pula busung dada. Tapi tidak dibaliho. Cukup dalam hati saja. Karena perseteruan ini masih dalam proses MA (Mahkamah Agung) belum incrach.
Lalu apa yang bakal dilakukan Irwan Fikri selaku petinggi PPP Sumbar? Dia menghimbau, mulai dari Gubernur, DPRD provinsi, KPU provinsi, walikota dan bupati, DPRD kabupaten se Sumbar untuk tidak mengambil tindakan terkait keberadaan PPP. Karena, persoalan hukum belum selesai dan masih berlanjut. “ Saya minta semua pihak menunggu keputusan incrach. Dan semua lembaga jangan mengambil keputusan apa – apa. Jika ada yang melanggar saya akan tuntut secara hukum,” ucapnya.
Ancaman yang ditebarkan Ketua DPD PPP Sumbar kubu Djan Faridz itu bukan sekedar gertak saja. Kalau ada yang ingin test silahkan. Sebab, beberapa daerah sudah mulai coba-coba dengan melakukan upaya PAW kan kubu Djan Faridz cs. Lalu bagaimana menghadapi Pilkada Sumbar yang bakal bergulir tahun 2018?
Irwan Fikri menyatakan bagi kader PPP terbaik silahkan maju bertarung pada Pilkada pada daerah masing-masing. Khusus pencalonan pada Pilkada Padang, Irwan dengan lantang menjelaskan, bahwa pemegang SK Menkumham yang terakhir adalah yang berhak mengusung calon di Pilkada. Sedangkan pemegang SK Menkumhan terakhir adalah kubu Djan Faridz cs.
Jika nanti menjelang Pilkada kasus hukum PPP di MA belum tuntas. Berarti ada dua kubu yang bakal mengusung atau pengusung calon yang bakal maju sebagai kepala daerah. Ini pernah terjadi pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta lalu. Namun demikian, Irwan Fikri berharap, Menkumham secepatnya memberikan pengesahan kepada kepengurusan PPP Djan Faridz, mengingat telah ada dasar hukum yang kuat dari putusan PK Nomor 79 tersebut.
Kunci persoalan PPP sekarang berada ditangan pemerintah. Jika tuntas sebelum tahun 2019 partai umat muslim ini, Insya Allah bakal berkibar. Sebab bersatunya kembali kader-kader fanatik dan loyalis membuat kejayaan umat Islam. (***)
