Padangpanjang – Forum Pondok Pesantren Sumatera Barat sepakat menolak segala macam bentuk bantuan dari Yayasan Peduli Pesantren (YPP) yang dibentuk oleh Hary Tanoe, boss MNC Grup yang juga Ketua Umum Partai Perindo, pada 4 Desember 2016, pernyataan sikap forum pondok pesantren Sumatera Barat tersebut tertuang dalam pertemuan pimpinan pondok pesantren yang ada di sumatera Barat dalam acara yang digelar di perguruan Diniyyah Putri Padangpanjang, Sabtu, 10 Desember 2016.
Dalam surat pernyataan sikap forum pondok pesantren Sumatera Barat yang dibacakan oleh pimpinan perguruan Diniyyah Putri Padangpanjang Fauziah Fauzan, tersebut menyatakan, menolak keberadaan Yayasan Peduli Pesantren (YPP) dan menolak semua program yang ditawarkan oleh YPP kepada pondok pesantren di Sumatera Barat.
Pernyataan sikap Forum Pondok Pesantren Sumatera Barat, menyebutkan tiga alasan menolak segala bantuan dari YPP diantaranya, YPP mengesankan seakan-akan pesantren tidak ada yang mempedulikan. Kenyataannya pesantren berada di bawah koordinasi Direktorat Diniyyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, dimana pondok pesantren di Sumatera Barat tetap menginduk ke Kementerian Agama Republik Indonesia serta berada dalam asosiasi Pondok Pesantren.
Butir kedua alasan penolakan, karena Forum Pesantren menilai keberadaan YPP memiliki nilai politis yang akan dapat memecah kesatuan dan persatuan umat Islam khususnya kalangan pesantren. Forum pondok pesantren Sumatera Barat juga menghimbau seluruh pondok pesantren di Indonesia untuk lebih mengedepanan tujuan jangka panjang membina generasi pelanjut umat Islam, dibandingkan kepentingan sesaat yang menjebak.
Pondok pesantren, lembaga indepeden yang menjadi bagian perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah mencatat banyak pesantren menjadi markas pejuang kemerdekaan melawan penjajah, bahkan ikut membiayai perjuangan kemerdekaan, untuk itu Forum Pondok Pesantren Sumatera Barat, dalam butir ketiga pernyataan sikapnya menyatakan, pesantren tetap menjadi lembaga indepeden yang tidak dapat dipengaruhi kelompok manapun dan akan tetap setia menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam surat pernyataan sikap yang ditandatangani oleh perwakilan pondok pesanteran Sumatera Barat dan Ketua MUI Sumatera Barat buya Gusrizal Gazahar, tersebut, Forum Pondok Pesantren Sumatera Barat juga merekomendasikan kepada Kementerian Agama RI untuk menentukan sikap atas terjadinya upaya-upaya yang meresahkan kalangan pondok pesantren oleh Yayasan Peduli Pesantren dan meminta Kementerian Hukum dan Perundangan RI, agar menetapkan kode etik pendirian yayasan dan penetapan nama yayasan yang tidak memunculkan keresahan umat. Forum Pesantren Sumatera Barat juga memutuskan untuk mendirikan badan Wakaf Pesantren Sumatera Barat untuk kemandirian pesantren nantinya. (In)
