Padang- Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan bahwa percepatan pemulihan pascabencana di wilayah tersebut membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Menurutnya, skala kerusakan yang terjadi akibat bencana beberapa waktu terakhir berada jauh di luar kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk ditangani secara mandiri.
“Jika seluruh beban ini diserahkan kepada APBD, jelas tidak akan mampu. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci percepatan pemulihan,” tegas Muhidi saat diwawancarai, Kamis (4/12/25).
Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk memperbaiki rumah warga, jalan, jembatan, hingga infrastruktur publik lainnya mencapai angka triliunan rupiah. Muhidi juga menilai penetapan status bencana nasional semakin mendesak agar intervensi pemerintah pusat bisa dilakukan secara lebih komprehensif.
“Kerusakan ini masif. Tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat, proses pemulihan akan lambat,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi, dalam keterangan terpisah, menyampaikan bahwa bencana tersebut berdampak pada 16 kabupaten/kota dengan total kerugian mencapai sekitar Rp1 triliun. Menurutnya, Pemprov Sumbar telah menyampaikan laporan lengkap mengenai kerusakan dan kebutuhan anggaran kepada kementerian terkait.
“Pemerintah pusat telah merespons cepat, dan kami berharap dukungan ini segera dikukuhkan agar pemulihan berjalan lebih terarah,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan bahwa percepatan rekonstruksi membutuhkan keterlibatan banyak kementerian, terutama terkait pemulihan infrastruktur kritis, normalisasi sungai, serta pemulihan sektor sosial dan ekonomi masyarakat.
“Sinergi pusat dan daerah sangat menentukan. Pemprov Sumbar siap mengeksekusi setiap kebijakan dan bantuan yang diberikan pemerintah pusat demi keselamatan dan pemulihan masyarakat,” tegasnya.(gulo)
