Padang– Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumatera Barat kembali menggelar rapat kerja lanjutan dalam rangka pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumbar Tahun 2025–2029. Rapat berlangsung pada Kamis (26/6/2025) di ruang utama DPRD Sumbar.
Rapat dihadiri oleh lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar.
Ketua Pansus RPJMD, Indra Catri, menegaskan pentingnya pembahasan ini dalam rangka menyelaraskan visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan agar Sumbar dapat berkembang secara berkelanjutan.
“RPJMD ini adalah arah pembangunan lima tahun ke depan. Jadi dokumennya harus menyentuh kebutuhan masyarakat, realistis secara pendanaan, dan mendorong Sumbar agar lebih mandiri secara ekonomi,” tegasnya.
Pansus juga mengupas sejumlah isu strategis, termasuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional, khususnya kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap pendapatan daerah. Hal ini mencakup pengaruh kebijakan pusat seperti opsen pajak dan pengalihan penerimaan pajak kendaraan bermotor ke kabupaten/kota, yang menjadi tantangan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam upaya penyempurnaan dokumen perencanaan tersebut, Pansus sebelumnya telah melakukan studi banding ke sejumlah provinsi. Fokus kunjungan ini meliputi strategi pembangunan daerah, identifikasi program prioritas, serta antisipasi tekanan fiskal melalui penyusunan perencanaan alternatif.
Selain itu, Pansus RPJMD juga menyoroti pentingnya penyelarasan RPJMD provinsi dengan rencana pembangunan kabupaten/kota agar kebijakan pembangunan di Sumbar dapat terintegrasi secara struktural. Sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, kelautan, pariwisata, hingga penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga masuk dalam bahasan utama sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Indra Catri menambahkan bahwa pihaknya ingin memastikan RPJMD 2025–2029 menjadi dokumen yang implementatif, responsif terhadap tantangan daerah, dan konsisten antara perencanaan program, penganggaran, serta pelaksanaannya di lapangan.
(Gulo)
