PADANG-Sejumlah Ketua Pengurus Provinsi cabang olahraga (cabor), mengajak pemilik suara untuk melakukan aklamasi Ketua KONI yang ditunjuk gubernur Mahyeldi. Siapa pilihan gubernur, tak lain adalah pasangan Hamdanus dan Dipo.
“Kalau sudah gubernur Sumbar yang menyatakan dukungan untuk Hamdanus dan Dipo, buat apalagi harus pilih calon lain pada Musorprov KONI nanti,” ujar Prof. DR. Alnedral dari cabang olahraga Tarung Derajat Sumbar, Jum’at (25/7/2025)
Musyawarah Provinsi (Musorprov) KONI Sumbar bakal digelar akhir Agustus 2025 mendatang. Beberapa bakal calon Ketua KONI Sumbar sudah mulai mengapung nama-namanya. Namun, dari sekian banyak figur yang muncul hanya satu dihati gubernur Mahyeldi yaitu kadernya yang juga pernah menjabat sebagai Plt KONI Sumbar, Hamdanus.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi sudah menyatakan pilihannya saat ditanya beberapa pekan lalu. Dia menyebutkan, sosok Hamdanus adalah pilihan yang tepat karena, dia sudah punya pengalaman mengurus KONI Sumbar, saat jadi Plt.
Kalau begitu apalagi, kata Ketua Pengprov cabor Pickleball Sumbar, Tarmizi Mawardi.” Pilihan gubernur tak bisa ditolak, kalau ingin olahraga Sumbar maju. Mari kita pilih Hamdanus secara aklamasi,” katanya dihubungi.
Menurut Alnedral, aklamasi adalah pilhan yang tepat dan tak perlu menghabiskan waktu. Sekaligus sebagai alat pemersatu insan olahraga Sumbar, Karena dengan aklamasi tidak terjadi lagi gontok-gontokan sesama pemilik suara.
“ Selama ini saya lihat, begitu calonnya yang kalah, terjadi banyak kubu. Akhirnya saling menjatuhkan agar calon yang menang tadi tidak fokus menjalankan programnya kerjanya,” ujarnya.
Seandainya dipilih secara aklamasi, berarti jadi tanggungjawab bersama dan tidak ada lagi kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan.” Jadi sebelum kabinet KONI Sumbar dibikin, Ketua terpilih sudah bisa meraba-raba siapa yang pantas masuk sebagai pengurus,” sebut pelatih utama cabor Tarung Derajat itu.
Sedangkan, mantan atlet gulat nasional, Ediswal setuju bingit dengan pilihan gubernur Mahyeldi untuk memimpin KONI Sumbar. Sebab, Ketua KONI harus sejalan dengan gubernur.” Ini berdasarkan pengalaman kita kemarin, apa yang terjadi jika Ketua KONI tidak disukai oleh gubernur,” ucapnya. (almadi)
