Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan belanja infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR turut menggerakan sektor rill di berbagai daerah.
Pada tahun 2018, anggaran yang dibelanjakan Rp 114,33 triliun dengan progress penyerapan sebesar Rp 72,56 triliun atau 63,46% dan progress fisik mencapai 80%. Progres fisik yang lebih besar dari penyerapan keuangan merupakan kewajaran. Salah satunya adanya ketentuan jaminan pemeliharaan setelah proyek selesai.
“Pada akhir tahun 2018, kami targetkan bisa mencapai 90% – 93%. Penyerapan anggaran bukan tujuan tetapi sebagai salah satu indikator kinerja. Belanja infrastruktur juga akan mendistribusikan uang ke daerah. Untuk itu, realisasi belanja infrastruktur PUPR juga harus dirasakan langsung manfaatnya, terutama meningkatkan daya beli masyarakat kecil yang merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian PUPR tahun 2018, di Jakarta, Senin (5/11/2018).
Dalam Rakortas tersebut, Menteri Basuki meminta kepada seluruh Satuan Kerja untuk tidak hanya mempercepat realisasi belanja infrastruktur, namun juga memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun dengan memperkuat pengawasan, serta mengelola dengan baik aset infrastruktur yang sudah dibangun.
Dalam arahannya, Menteri Basuki menginstruksikan kepada Para Kepala Balai/Satker Kementerian PUPR di daerah tidak hanya sebagai _construction manager_ yang hanya fokus membangun, tetapi merupakan _infrastructure manager_.
“Kepala Balai Jalan harus bertindak sebagai _road manager_ yang mampu mengatur jaringan jalan yang bisa dimanfaatkan oleh Kepolisian dan Kementerian Perhubungan dalam mendukung kelancaran konektivitas. Begitu juga Kepala Balai Wilayah Sungai harus mampu menjadi _water manager_ di wilayah kerjanya,” tutur Menteri Basuki.
Rakor yang dihadiri sekitar 409 peserta terdiri dari para pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, para kepala balai dan kepala satuan kerja (satker) Kementerian PUPR dari seluruh Indonesia. Tujuannya melakukan evaluasi pelaksanaan program tahun 2018 dan penajaman program tahun 2019.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekjen PUPR Anita Firmanti, Irjen PUPR Widiarto, Dirjen SDA Hari Suprayogi, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan sekaligus Plt. Dirjen Pembiayaan Perumahan Khalawi AH, Kepala BPSDM Lolly Martina Martief, Plt. Kepala Balitbang Lukman Hakim dan Kepala BPIW Hadi Sucahyono. (*)
