Padang — Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) mengeluhkan aksi monopoli yang dilakukan Pelindo II Teluk Bayur di pelabuhan.
Pelindo dinilai mengambil alih sebagian besar kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan.
Hal ini diungkapkan anggota APBMI Sumbar yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sumbar, HM Tauhid dalam wawancaranya pada poadcast Ciloteh Wanipin, Kamis (24/10/2024) di Padang.
Menurutnya, selama ini, pengusaha pengusaha bongkar muat lokal ditindas Pelindo. Dari 40 perusahaan bongkar muat, kini hanya tinggal 16 perusahaan.
Sementara 24 perusahaan sudah mati suri. Karena Pelindo bersikeras menjalankan UU No17 tahun 2008, dimana diungkapkan Tauhid, jika dibiarkan terus, pengusaha lokal tidak akan bisa hidup. Karena Pelindo memiliki alat-alat yang lengkap.
”Dalam aturannya, Pelindo boleh melakukan bongkat muat, apabila Perusahaan Bongkar Muat tidak ada yang mampu mengerjakan,” ujar Tauhid.
Di pelabuhan, kata Tauhid, Pelindo mengambilalih dermaga 4 dan 7. Bahkan di dermaga 3, Pelindo sengaja memasang jeep cran. Seharusnya alat itu hanya untuk mengantisipasi atau memperlancar kegiatan.
Namun, sekarang, Pelindo memberlakukan setiap kapal yang bersandar, dimana 30 persennya harus menggunakan jasa jeep cran milik Pelindo. Hal ini tentunya menambah cost dan membebani pemilik barang.
”Jika tidak, kapal tidak diprioritas untuk sandar. Sebaiknya Pelindo kembalilah pada habitatnya sebagai penyedia sarana dan prasarana di pelabuhan. Bukan memonopoli bongkar muat,” terang Ketua Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia ini. (mardi)
