Padang – Menjelang suksesi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Barat, gelombang kritik dan harapan dari insan olahraga mulai menggema. Sejumlah pihak menekankan pentingnya menjaga dunia olahraga dari intervensi dan tekanan politik praktis, terutama yang bersumber dari kepentingan kekuasaan lokal.
“Olahraga Sumbar mesti dilepaskan dari tekanan politik gubernur. Jika figur-figur yang muncul terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu, ini sinyal buruk bagi kemandirian olahraga kita,” ujar seorang pengamat olahraga Sumbar, Agusmardi, dalam percakapannya yang menyebar di sejumlah forum pegiat olahraga.
Menurutnya, olahraga merupakan bagian dari politik kebangsaan yang menyatukan, bukan politik kepartaian yang justru berpotensi memecah belah. Oleh karena itu, ia menegaskan, “Kriteria calon Ketua Umum KONI Sumbar mesti disepakati dulu oleh insan olahraga Sumbar, bukan ditentukan elite politik.” Agusmardi menyoroti bahwa calon Ketua KONI idealnya adalah figur yang memiliki rekam jejak kuat dalam memimpin cabang olahraga (cabor) dan mampu membangun komunikasi yang solid dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan DPRD sebagai pemegang kebijakan anggaran.
“Yang layak itu, salah satunya, harus pernah memimpin cabor dengan sukses. Jadi bukan sekadar punya nama, tapi juga terbukti di lapangan,” tambahnya. Dalam wacana publik, beberapa nama sempat disebut sebagai sosok yang dianggap memenuhi kriteria tersebut, di antaranya akademisi sekaligus tokoh olahraga, pertama, Prof. Syahrial Bakhtiar, mantan Ketua KONI Kota Padang, kedua Budi Syukur, Ketua PASI Sumbar serta mantan politisi sekaligus eks Ketua PSTI Sumbar, Arkadius.
“Kita butuh figur yang mengerti peta politik anggaran, paham dinamika olahraga, dan tidak terjebak pada kepentingan sesaat,” jelas Agusmardi, seraya menyebut bahwa Arkadius, dengan pengalaman memimpin cabor dan rekam jejak di legislatif, bisa menjadi salah satu opsi menarik jika dua nama lain tidak berkenan maju.
Suksesi KONI Sumbar tahun ini menjadi momentum penting bagi perbaikan tata kelola olahraga di Ranah Minang. Dunia olahraga membutuhkan pemimpin yang mampu membawa prestasi, bukan sekadar boneka politik yang hanya memperpanjang tangan kepentingan segelintir pihak. “Olahraga mesti merdeka, agar prestasi bisa nyata,” tutup Agusmardi. (*)
