Padang– Dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait peraturan daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD, Komisi B DPRD Kota Binjai mengunjungi DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan ini berlangsung di Ruang Rapat Khusus 1 Kantor DPRD Sumbar pada Rabu (15/1/2025).
Rombongan Komisi B DPRD Kota Binjai disambut langsung oleh Plt Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, yang didampingi oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Zardi Syahrir, serta Kepala Sub Bagian Humas dan Protokoler, Dahrul Idris.
Ketua Komisi B DPRD Kota Binjai menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait dua regulasi yang menjadi fokus utama mereka, yakni Ranperda tentang Trotoar dan Program Jaminan Kesehatan bagi Warga atau Universal Health Coverage (UHC).
“Saat ini, Perda tentang program Jaminan Kesehatan bagi warga di Kota Binjai belum diterapkan secara maksimal meskipun sudah dilaunching. Sementara itu, Perda tentang trotoar sama sekali belum ada,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Kota Binjai.
Ia berharap, kunjungan ini dapat memberikan pencerahan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kota Binjai.
“Semoga kedatangan kami ke DPRD Sumbar dapat menambah ilmu dan wawasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami di Kota Binjai,” tambahnya.
Plt Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, menyambut hangat rombongan dari Kota Binjai. Ia mengapresiasi upaya DPRD Kota Binjai dalam menggali informasi dan pengalaman dari DPRD Sumbar.
“Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi warga atau UHC di Sumatera Barat belum signifikan dan masih berjalan seperti biasa. Namun, kami senantiasa terbuka untuk berbagi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah,” ujar Maifrizon.
Ia berharap, pertemuan ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. “Semoga pertemuan ini mampu memberikan solusi dan ide-ide segar untuk mendukung pembangunan di daerah masing-masing,” tutup Maifrizon.
Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah strategis DPRD Kota Binjai dalam memaksimalkan regulasi demi kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antar daerah seperti ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi DPRD lainnya di Indonesia.(putra)
