Padang- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, memberikan tanggapan terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di depan kantor Polda Sumbar pada Senin, 21 April 2025.
Dalam kesempatan ini, Muhidi mengingatkan pentingnya etika dan dialog dalam penyampaian aspirasi, yang merupakan hak konstitusional warga negara.
Muhidi menegaskan bahwa meskipun aksi demonstrasi diizinkan oleh undang-undang, para peserta harus tetap memperhatikan etika dan moral. “Di Sumbar, kita mengedepankan falsafah ‘Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah’. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dalam setiap tindakan kita,” ungkapnya pada Kamis, 24 April 2025.
Lebih lanjut, Muhidi juga menyarankan agar mahasiswa dalam melaksanakan aksi demonstrasi memiliki tema yang jelas dan tujuan yang spesifik. “Penting untuk memiliki fokus yang jelas agar aspirasi yang disampaikan bisa dipahami dan ditindaklanjuti dengan baik oleh pihak yang berwenang,” tambahnya.
Selain itu, Muhidi mengapresiasi upaya dialog yang telah dilakukan oleh Kapolda Sumbar dengan para demonstran. Namun, ia menyesalkan bahwa ajakan dialog tersebut ditolak oleh peserta aksi.
“Dialog adalah kesempatan yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi secara lebih konstruktif,” ujarnya.
Muhidi juga menegaskan kepada para mahasiswa dan pemuda untuk selalu mengutamakan etika dalam menyampaikan pendapat. “DPRD siap menampung semua aspirasi. Namun, kami perlu memahami dengan jelas apa yang ingin disampaikan, agar kebijakan yang diambil sesuai dengan fungsi dan peran DPRD,” jelasnya.
Ia menghimbau agar setiap demonstrasi dilakukan dengan menjaga etika, prosedur, moral, dan ketertiban umum. “Dengan demikian, proses penyampaian aspirasi bisa berlangsung dengan lebih efektif dan bermanfaat bagi semua pihak,” tutup Muhidi.(gulo)
