Padang – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menerima audiensi dari Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar, yang dipimpin oleh Almudazir, Jumat (3/1/25).
Dalam pertemuan tersebut, Muhidi didampingi oleh Plt Sekwan Maifrizon, serta jajaran pengurus PJKIP lainnya, termasuk Penasehat HM Nurnas dan Syamsurizal.
Muhidi menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak bagi masyarakat.
Menurutnya, jika hak informasi publik tidak diberikan, akan terjadi penzaliman terhadap hak-hak masyarakat itu sendiri. “Kita cita-cita kita ingin pemerintahan yang baik, pemerintahan yang good governance and clean government. Di sini kita butuhkan keterbukaan informasi,” ungkapnya.
Ketua DPRD Sumbar ini menekankan bahwa keterbukaan informasi sangat mendukung demokrasi dan dirinya sebagai pribadi sangat mendukung upaya keterbukaan tersebut. Meskipun begitu, Muhidi juga menyadari adanya pengecualian dalam hal keterbukaan informasi, dengan menyebutkan bahwa tidak semua informasi dapat dibuka kepada publik.
“Kalau dibuka semua, lari pula orang nanti. Tapi yang pasti saya mendorong keterbukaan informasi publik ini,” tambah Muhidi.
Sementara itu, Ketua PJKIP Sumbar Almudazir mengucapkan terima kasih kepada Muhidi yang telah menerima audiensi mereka. Ia menyampaikan bahwa PJKIP Sumbar berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mendorong keterbukaan publik di daerah ini, guna mendukung pemberantasan korupsi, sesuai dengan Nawacita Presiden Prabowo yang tengah gencar diberlakukan.
“Keterbukaan informasi publik diperlukan sehingga korupsi dapat diberantas di negeri ini,” tegas Almudazir.
Kegiatan audiensi ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Provinsi Sumatera Barat.(gulo)
