Padang- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai kelurahan di Kota Padang dalam kegiatan Reses Masa Sidang Pertama 2025/2026 yang digelar di Rumah Makan Sederhana Padang, Rabu (26/11/25).
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan warga dari sejumlah wilayah yang menyampaikan berbagai persoalan mendesak, terutama terkait penanganan banjir dan kondisi infrastruktur.
Dalam dialog terbuka itu, warga menilai penanganan banjir di Kota Padang membutuhkan langkah yang lebih serius dan terukur. Genangan air yang kerap muncul saat hujan deras disebut selalu mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian.
Salah satu perwakilan warga Kelurahan Sawahan Timur, RT 04, mengungkapkan bahwa betonisasi jalan di wilayah mereka belum terealisasi. Selain itu, mereka juga telah lama mengajukan perbaikan riol, namun hingga kini belum mendapat perhatian maksimal.
“Di Sawahan Timur, khususnya RT 04, jalan kami belum dibeton. Selain itu, pembangunan riol di Jati Timur menuju Simpang Haru juga sangat dibutuhkan untuk mengurangi genangan air ketika hujan turun,” ujarnya.
Aspirasi serupa datang dari warga Kelurahan Seberang Padang yang mengeluhkan buruknya kondisi infrastruktur jalan. Menurut mereka, kondisi akses jalan yang tidak memadai membuat mobilitas warga terganggu dan berdampak pada sektor pariwisata di wilayah tersebut.
“Jalan di Seberang Padang kondisinya sudah tidak mendukung lagi. Padahal kawasan kami berpotensi menjadi jalur ke beberapa objek wisata. Infrastruktur ini harus ditingkatkan supaya pariwisata ikut berkembang,” sebut salah seorang warga.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menegaskan bahwa persoalan banjir dan infrastruktur memang harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan anggaran kebencanaan dalam APBD tahun mendatang.
“Masalah banjir ini harus menjadi perhatian serius. Kita akan memprioritaskan penambahan anggaran kebencanaan agar penanganannya lebih optimal, baik melalui perbaikan infrastruktur maupun penguatan mitigasi,” tegas Muhidi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya data akurat dari masyarakat dan perangkat kelurahan agar setiap program pembangunan dapat dirancang tepat sasaran.
“Kita membutuhkan kejelasan data dari masyarakat. Konsepnya harus jelas, arahnya ke mana, sehingga program yang kita susun bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Reses tersebut menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung kebutuhan pembangunan di wilayah mereka, sekaligus menjadi bahan bagi DPRD Sumbar dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan daerah.(gulo)
