Surabaya – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Manando merencanakan akan melakukan Pertemuan dengan Bupati Walikota se Sumatera Barat pada tanggal 6 Februari 2019, di Padang.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) BNPB se Indonesia di Jatim Expo Surabaya, Jawa Timur, Sabtu ( 2/2/2019).
Ia menyampaikan, pertemuan itu nanti juga akan membahasan berbagai hal tentang menyiapkan kesiap siagaan masyarakat terhadap resiko bencana alam dan juga meningkatkan kesiapan pemerintah daerah terhadap upaya penanggulangan bencana.
Apalagi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan bencana di Indonesia. Berbagai Isu bencana, banjir, longsor, gempa dan tsunami termasuk soal megathrust mentawai dan beberapa kali gempa kemarin juga menjadi sorotan perhatian Kepala BNPB.
“Sebagai tuan rumah tentu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar dan Kabupaten /Kota perlu menyiapkan acara dengan baik,”harapnya.
Wagub juga menyampaikan, kemungkinan Kepala BNPB juga akan mengunjungi kepulauan Mentawai. Untuk melihat kondisi kesiap siagaan sistem dan masyarakat terhadap bencana di daerah ini.
“Kita amat berharap kedepan pak Doni dapat memberikan perhatian terhadap berbagai hal mendukung sarana dan prasaba kesiap siagaan bencana, apakah itu tentang pembangunan shekter, peralatan deteksi dini, juga pelatihan aparat terhadap kegiatan penanggulangan bencana di Sumatera Barat,”ujarnya penuh harap.
Rakor BNPB diresmikan dengan dipukulnya kentongan oleh Presiden Jokowi dan Kepala BNPB Letjen Doni Monardo secara resmi Rakornas BNPB 2019 resmi dibuka dengan tema : Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita.
Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan ada 6 (enam) arahan presiden Joko Widodo saat pembukaan Rakonas, pertama, berkaitan dengan perencanaan rancangan pembangunan di daerah. Sebagai negara yang berada di dalam garis cincin api, maka setiap rancangan pembangunan hendaknya dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana.
Kedua, melibatkan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis potensi bencana dan titik-titik mana yang sangat rawan bencana.
Hal ini harus dilakukan secara masif sehingga dapat memprediksi ancaman dan dapat mengantisipasi, serta mengurangi dampak bencana. Dan mensosialisasikannya kepada masyarakat disekitar lokasi tersebut dengan baik.
Ketiga, meminta jajaran di daerah untuk siaga bila terjadi bencana di wilayahnya sendiri. Saat bencana terjadi di suatu daerah, gubernur harus bertindak sebagai komandan satuan tugas darurat untuk melakukan penanganan bencana. Pangdam dan Kapolda kemudian akan membantu kerja komandan satgas darurat itu.
Keempat, Indonesia harus bisa membangun sekaligus merawat sistem peringatan dini yang terpadu. Dengan bantuan para pakar, daerah dan pusat akan mulai menganalisis titik-titik rawan bencana yang membutuhkan kehadiran sistem peringatan tersebut.
Presiden memerintahkan Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo mengoordinasikan semua kementerian dan lembaga terkait agar sistem peringatan dini segera terwujud.
Kelima, menginstruksikan agar segera dilakukan edukasi kebencanaan, terutama di daerah rawan bencana. Edukasi ini bisa dilakukan di masyarakat, sekolah, maupun lewat pemuka agama.
Keenam, agar dilakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat secara berkesinambungan sampai ke tingkat paling bawah. Dengan demikian, masyarakat betul-betul siap menghadapi setiap bencana.
Doni Monardo mengatakan BNPB memang setiap tahunnya rutin menggelar rakornas untuk sinkronisasi program, penyamaan persepsi dan gerak langkah penanganan bencana antara pusat dan daerah.
“Tujuan Rakornas ini untuk menyamakan visi, misi dan gerak langkah dalam menghadapi bencana. Melihat tren kejadian, frekuensi tren bencana cenderung meningkat. Dilihat dari jumlah korban jiwa meninggal, kejadian bencana tahun lalu menjadi momentum untuk penguatan penanggulangan bencana dan keterlibatan aktif dan masif dari semua pihak,” ujar Doni
Acara ini dihadiri oleh ribuan peserta dan tamu undangan mulai dari gubernur, bupati, wali kota, Bappeda, Ketua Komisi VIII DPR RI, Kepala BPBD se-Indonesia, hingga para Kapolda.
